Jalan Panjang Menuju Kembalinya Hutan Kita...

Pada Juni 2015 atau enam bulan kemudian, lanjut Riko, masyarakat tujuh desa menagih janji dengan melaksanakan Festival Gerakan Tagih Janji Jokowi. Alasannya, janji Presiden penting untuk selalu diingatkan supaya pemerintah serius menegakkan hukum kepada perusahaan perusak lingkungan agar menimbulkan efek jera.

Dia yakin, upaya restorasi gambut harus beriringan dengan penegakan hukum, memperkuat kebijakan moratorium pemberian izin baru, serta penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut, juga mengeluarkan moratorium perkebunan sawit.

"Komitmen Presiden itu menjadi kebijakan bersejarah karena pemerintah mengakui kesalahan masa lalu dalam tata kelola gambut melalui pembenahan secara sistematis dan terstruktur, termasuk kebijakan mengatasi ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai korporasi," ucap pria berkaca mata itu.

Penghujung 2015, Menteri LHK melakukan uji teknis dan analisa peraturan perundang-undangannya izin konsesi PT LUM. Pada 14 Juni 2016, Menteri LHK menerbitkan SK Nomor; 44/Menlhk/setjen/HPL.1/6/2016 tentang pencabutan SK Menhut tentang pemberian IUPHHK-HT atasnama PT LUM.

Pasca-pencabutan izin, kesepakatan bersama memeilih skema perhutanan sosial, dan menempuh berbagai proses untuk memastikan pencabutan PT LUM tidak digantikan penerbitan izin perusahaan lain di areal yang sama.

"Kami tidak mau kemenangan pencabutan izin itu hanya sekedar kemenangan kosong," tegas Riko.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan, penyerahan tujuh SK Hutan Desa tersebut menjadi momentum perjuangan perluasan wilayah kelola rakyat.

Menurut dia, tujuh SK untuk hutan desa seluas 10.390 hektar hanya catatan kecil dari janji seluas 12,7 juta hektar perhutanan sosial dan 9 juta hektar tanah objek reforma agraria yang dijanjikan negara untuk didistribusikan secara adil dan lestari kepada rakyat.

"Keberhasilan ketujuh desa ini harus menjadi preseden tegas perjuangan merebut daulat rakyat terhadap wilayah kelola dan sumber penghidupannya," kata Hidayati.