Jalan Panjang Menuju Kembalinya Hutan Kita...

10 tahun berjuang

Warga tujuh desa di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, juga bisa tertawa kini. Penyebabnya adalah masyarakat Desa Sungaitohor, Sungaitohor Barat, Nipah Sendanu, Sendanu Dahrul Iksan, Tanjungsari, Lukun dan Kepaubaru, berhasil merebut wilayah kelola hutan desanya seluas 10.390 hektar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyerahkan langsung Surat Keputusan Hutan Desa kepada tujuh kepala desa di Medan pada 17 Maret 2017.

"Paling tidak, ini keberpihakan kecil negara kepada rakyat yang konsisten mempertahankan sumber kehidupannya dengan arif dan bijak, berdasarkan tradisi lokalnya," kata Kepala Desa Lukun, Lukman, yang ditemui di Medan, Kamis (23/3/2017).

Dulu, areal hutan desa mereka adalah ekosistem hutan rawa gambut yang ditanami sagu, kopi, kelapa dan karet. Pohon-pohon inilah sumber penghasilan utama dan menjadi ciri khas desa mereka.

SK Menteri Kehutanan Nomor: 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Lestari Unggul Makmur (PT LUM) pada 31 Mei 2007 seluas 10.390 hektar, hilanglah mata pencarian warga.

Dari mulai mendengar kabar diterbitkannya izin, sosialisasi oleh korporasi yang terafiliasi oleh April Group pada 2008 sampai beraktivitas pada 2009 secara konsisten, seluruh masyarakat melakukan penolakan. Bahkan sempat aktivitas land clearing dan pembangunan kanal besar PT LUM berhenti.

"Mulai dari Sungai Tohor, menyebar ke desa-desa yang masuk konsesi PT LUM di Kecamatan Tebingtinggi, sampai desa-desa yang tidak masuk konsesi melakukan perlawanan. Menolak kehadiran PT LUM," kata Lukman.

Melihat konsistensi warga tujuh desa mempertahankan wilayah kelola dan sumber kehidupannya, konsolidasi dan perluasan dukungan terbangun, Walhi Riau turut membantu perjuangan rakyat ini.

Puncaknya pada tahun 2014, Walhi bersama beberapa lembaga lain dan Abdul Manan selaku tokoh masyarakat Sungai Tohor membuat petisi online meminta Presiden Indonesia Joko Widodo blusukan ke Sungai Tohor.

Dalam beberapa minggu, dukungan melalui petisi itu menembus angka 20.000 suara.

"Kami tunjukkan bahwa kehadiran investor malah merusak lingkungan, menghilangkan kearifan lokal. Petisi itu membawa Bapak Presiden datang ke Sungai Tohor. Saat itu, Presiden tidak hanya berkomitmen melawan kebakaran hutan dan gambut, juga akan mengkaji ulang izin PT LUM untuk kepentingan masyarakat," tambah Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau.