Di Badau, Jokowi Ingin Tak Ada Lagi Barang Selundupan Masuk Indonesia

KAPUAS HULU, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo berharap keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Nanga Badau di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bisa membantu meningkatkan ekonomi daerah perbatasan.

"Hari ini telah kita resmikan satu lagi Pos Lintas Batas Negara di Badau dan kita berharap dengan kondisi yang lebih baik akan membantu mendorong ekonomi di perbatasan daerah, dan juga kita harapkan bisa juga mendorong ekspor dalam jangka panjang," katanya setelah peresmian PLBN Badau, Kamis (16/3/2017).

Pada 21 Desember 2016, Jokowi meresmikan PLBN Entikong di Sangau, Kalimantan Barat, dan pada Jumat (17/3/2017) rencananya meresmikan PLBN terpadu Aruk di Sambas, Kalimantan Barat.

"Karena ekspor-impor diintegrasikan dengan PLBN ini, kemudian barang-barang selundupan semuanya harus stop, tidak boleh ada lagi, semuanya harus resmi, jelas berapa pemasukan untuk negara, dan rakyat bisa menikmati hasil perdagangan tadi," katanya.

"Tadi saya mendapatkan informasi bahwa tahun yang lalu telah diekspor dari sini lewat Malaysia kurang lebih 70 ribu metrik ton CPO dan tahun ini saya pikir akan meningkat lebih banyak lagi karena sistem online di Bea Cukai akan sangat membantu sekali sehingga dokumen ekspor bisa online dan memperlancar ekspor ke negara lain lewat Badau," tambah Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Pos Lintas Batas Negara Badau dan Aruk)

Presiden juga berharap, keberadaan pos lintas batas bisa mengurangi penyeludupan di perbatasan.

"Kami ingin agar barang-barang selundupan stop tapi kita juga melihat fakta, jalan-jalan kecil, pelabuhan tikus, banyak sekali. Kita harus sadar kita ini negara pulau tapi apa pun dengan kondisi PLBN seperti ini akan mengurangi," ungkap Jokowi.

Jokowi berpesan kepada pemangku kepentingan terkait untuk membangun pasar modern di sana.

"Agar rakyat bisa menikmati, bukan hanya kantornya, tapi juga pasarnya. Tadi saya dibisiki Pak Menteri tahun ini dimulai, tahun depan selesai agar ada kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat," katanya.

Selain itu, Presiden meminta pemerintah daerah segera menjalankan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi.

"Ini penting agar kawasan sekitar PLBN bisa menjadi pusat-pusat ekonomi baru, zona pendukung juga harus dikembangkan untuk terminal barang, penumpang serta pusat perdagangan," tambahnya.

Saat peresmian PLBN terpadu Nanga Badau, Presiden Joko Widodo juga sempat berdialog dengan seorang kepala adat yang biasa dipanggil Pak Uban.

Pak Uban meminta pemerintah membangun jalan pararel perbatasan dari Badau- Puring Kencana, bukan hanya Badau-Putussibau.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan pararel perbatasan sepanjang 849 kilometer sedang dalam pengerjaan, tinggal 170 kilometer lagi, dan ditargetkan selesai maksimal pada 2019.