Kompas.com - 09/03/2017, 15:47 WIB
|
EditorFarid Assifa

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak pernah menerima uang fee dari proyek E-KTP.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar kepada wartawan secara berulang-ulang, hingga yang terakhir di Kabupaten Grobogan, Kamis (9/3/2017).

Ganjar juga menyebutkan tiga spekulasi terkait kasus itu. Spekulasi pertama, kata dia, Ganjar menerima uang itu; kedua Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerimanya.

Lalu yang ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah, lalu dipegang orang lain. Uang jatah yang dimaksud tidak sampai ke tangan Ganjar. Apakah maksudnya nama dia dicatut?

"Ya, enggak tahu dicatut atau enggak, tapi kalau ada yang bercerita seperti itu maka akan bisa menjelaskan lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Ganjar: Saya Tak Terima 520.000 AS Terkait Dugaan Korupsi E-KTP

Ganjar membantah telah menerima uang fee sebesar 520.000 dolar AS terkait e-KTP sebagaimana yang dibeberkan Jaksa KPK.

"Saya tidak merasa menerima. Ceritaku sama dengan yang kemarin, belum berubah," sambung dia.

Dalam persidangan kasus E-KTP hari ini, Ganjar Pranowo disebut menerima suap sebesar 520.000 dollar AS. Penerimaan uang suap itu terjadi saat Ganjar masih menjadi pimpinan di Komisi II DPR RI.

Baca juga: Dakwaan Korupsi E-KTP, Ganjar Pranowo Disebut Terima 520.000 Dollar AS

Nama Ganjar terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Kompas TV Sejak awal pekan ini, Anda para pengguna media sosial mungkin mendapatkan pesan berantai tetang dokumen yang diduga surat dakwaan sidang kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Kami sengaja tidak memperjelas tulisan yang diberi garis warna, karena belum ada konfirmasi resmi tentang kebenarannya. Meski demikian, dugaan korupsi berjamaah anggota DPR periode 2009 2014 pada proyek E-KTP semakin mencuat, karena KPK telah memeriksa para politisi baik yang masih aktif di DPR maupun tidak. Diantaranya, ada Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR Setya Novanto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah meminta semua pihak untuk menunggu pembacaan surat dakwaan di persidangan, Kamis (9/3), terkait nama-nama politisi DPR yang beredar di media sosial.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Pantai Marbo, Nelayan Tallo Protes Pembangunan Rel At Grade

Unjuk Rasa di Pantai Marbo, Nelayan Tallo Protes Pembangunan Rel At Grade

Regional
Bangun Mal Pelayanan Publik, Upaya Pemkab Wonogiri Ciptakan Pelayanan Lebih Bagi bagi Masyarakat

Bangun Mal Pelayanan Publik, Upaya Pemkab Wonogiri Ciptakan Pelayanan Lebih Bagi bagi Masyarakat

Regional
Rayakan HUT Ke-72, Pemprov Jateng Gelar Pertujukan Seni Spektakuler

Rayakan HUT Ke-72, Pemprov Jateng Gelar Pertujukan Seni Spektakuler

Regional
Bandar Lampung Segera Bangun 3 Hotel Baru, Wali Kota Eva: Dampak Positif dari Peningkatan Bisnis Penginapan

Bandar Lampung Segera Bangun 3 Hotel Baru, Wali Kota Eva: Dampak Positif dari Peningkatan Bisnis Penginapan

Regional
Jelang HUT Ke-77 RI, Wali Kota Madiun Bagikan 5.000 Bendera Merah Putih Gratis

Jelang HUT Ke-77 RI, Wali Kota Madiun Bagikan 5.000 Bendera Merah Putih Gratis

Regional
Jaga Keselamatan Petani, Bupati Arief Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

Jaga Keselamatan Petani, Bupati Arief Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

Regional
Awalnya Dipenuhi Sampah, Desa Pandean Kini Jadi Salah Satu Desa Wisata Terbaik Se-Indonesia

Awalnya Dipenuhi Sampah, Desa Pandean Kini Jadi Salah Satu Desa Wisata Terbaik Se-Indonesia

Regional
Gubernur Syamsuar Ungkap Dampak Positif Kebijakan Gas dan Rem Penanganan Covid-19 di Riau

Gubernur Syamsuar Ungkap Dampak Positif Kebijakan Gas dan Rem Penanganan Covid-19 di Riau

Regional
Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Regional
Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Regional
Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Regional
Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Regional
Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.