Kompas.com - 09/03/2017, 15:47 WIB
|
EditorFarid Assifa

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak pernah menerima uang fee dari proyek E-KTP.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar kepada wartawan secara berulang-ulang, hingga yang terakhir di Kabupaten Grobogan, Kamis (9/3/2017).

Ganjar juga menyebutkan tiga spekulasi terkait kasus itu. Spekulasi pertama, kata dia, Ganjar menerima uang itu; kedua Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerimanya.

Lalu yang ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah, lalu dipegang orang lain. Uang jatah yang dimaksud tidak sampai ke tangan Ganjar. Apakah maksudnya nama dia dicatut?

"Ya, enggak tahu dicatut atau enggak, tapi kalau ada yang bercerita seperti itu maka akan bisa menjelaskan lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Ganjar: Saya Tak Terima 520.000 AS Terkait Dugaan Korupsi E-KTP

Ganjar membantah telah menerima uang fee sebesar 520.000 dolar AS terkait e-KTP sebagaimana yang dibeberkan Jaksa KPK.

"Saya tidak merasa menerima. Ceritaku sama dengan yang kemarin, belum berubah," sambung dia.

Dalam persidangan kasus E-KTP hari ini, Ganjar Pranowo disebut menerima suap sebesar 520.000 dollar AS. Penerimaan uang suap itu terjadi saat Ganjar masih menjadi pimpinan di Komisi II DPR RI.

Baca juga: Dakwaan Korupsi E-KTP, Ganjar Pranowo Disebut Terima 520.000 Dollar AS

Nama Ganjar terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Kompas TV Sejak awal pekan ini, Anda para pengguna media sosial mungkin mendapatkan pesan berantai tetang dokumen yang diduga surat dakwaan sidang kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Kami sengaja tidak memperjelas tulisan yang diberi garis warna, karena belum ada konfirmasi resmi tentang kebenarannya. Meski demikian, dugaan korupsi berjamaah anggota DPR periode 2009 2014 pada proyek E-KTP semakin mencuat, karena KPK telah memeriksa para politisi baik yang masih aktif di DPR maupun tidak. Diantaranya, ada Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR Setya Novanto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah meminta semua pihak untuk menunggu pembacaan surat dakwaan di persidangan, Kamis (9/3), terkait nama-nama politisi DPR yang beredar di media sosial.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Regional
Pemprov Riau Serahkan Bantuan Korban Gempa Cianjur Rp 676,9 Juta ke Bupati Herman Suherman

Pemprov Riau Serahkan Bantuan Korban Gempa Cianjur Rp 676,9 Juta ke Bupati Herman Suherman

Regional
KPK Tetapkan Desa Sukojati Jadi Desa Antikorupsi, Bupati Ipuk: Ayo Belajar dari Desa Sukojati

KPK Tetapkan Desa Sukojati Jadi Desa Antikorupsi, Bupati Ipuk: Ayo Belajar dari Desa Sukojati

Regional
Lewat Bonebol Half Marathon, Bupati Hamim Dukung Pengembangan Olahraga Bone Bolango

Lewat Bonebol Half Marathon, Bupati Hamim Dukung Pengembangan Olahraga Bone Bolango

Regional
Peduli Kesejahteraan Guru, Bupati Hamim Bakal Terima Anugerah Dwija Praja Nugraha

Peduli Kesejahteraan Guru, Bupati Hamim Bakal Terima Anugerah Dwija Praja Nugraha

Regional
Respons Antusias Rembug Pemuda Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kita Harus Berkolaborasi Bersama

Respons Antusias Rembug Pemuda Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kita Harus Berkolaborasi Bersama

Regional
Layad Rawat, Strategi Dinkes Jabar Pangkas Batas Layanan Kesehatan

Layad Rawat, Strategi Dinkes Jabar Pangkas Batas Layanan Kesehatan

Regional
Warga Kota Medan Bisa Berobat Gratis Mulai 1 Desember, Walkot Bobby Minta Jajarannya Sosialisasikan

Warga Kota Medan Bisa Berobat Gratis Mulai 1 Desember, Walkot Bobby Minta Jajarannya Sosialisasikan

Regional
Cegah Stunting di Samarinda, Elnusa Petrofin Gelar Penyuluhan Gizi Seimbang

Cegah Stunting di Samarinda, Elnusa Petrofin Gelar Penyuluhan Gizi Seimbang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.