Asas Pemerataan dalam Percepatan Pembangunan Sumatera Utara

Mencermati isi PP No 3/2016, terlihat nyata pembangunan infrastruktur dipilih oleh pemerintah sebagai kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan, khususnya jalan tol, adalah satu keharusan.

Ketersediaan infrastruktur transportasi itu akan memberikan dampak besar pada kecepatan pengembangan dan pertumbuhan wilayah ekonomi terkait.

Karenanya, pilihan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi sangatlah tepat dan layak mendapat apresiasi.

Selain terkait erat dengan masalah logistik, ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu pertimbangan utama investasi. Ini karena transportasi terkait dengan masalah logistik, satu dari sejumlah persoalan yang menjadi kendala utama Indonesia menarik investor.

Dari sejumlah studi, sebagaimana diungkap Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin Indonesia), sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal, dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanya di bawah sepuluh persen.

Masalah logistik yang tidak efisien mencakup bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi kargo, clearance perbatasan, distribusi, dan sistem pembayaran. Ini sangat menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka. Dengan kata lain, infrastruktur transportasi ada di urutan atas bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Di luar infrastruktur transportasi, hal yang juga patut dicermati adalah tersedianya pasokan energi. Bukan rahasia, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi, nyatanya pemadaman listrik cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali. Hal ini juga membuat investor asing gamang untuk menanamkan modalnya.

Dampak positif bagi wilayah perbatasan

Lewat PP No 3/2016, pemerintah memastikan,  infrastruktur transportasi akan tersedia di Sumut ke depan. Beleid tersebut juga memperkuat fakta bahwa wilayah yang terdiri dari 21 kabupaten dan 7 kota, 383 kecamatan, serta 5.736 desa/kelurahan ini menjadi lokomotif pertumbuhan.

Satu pilihan yang tepat mengingat bahwa dibanding daerah lain di Sumatera, Sumut sejauh ini cenderung menjadi tujuan migrasi warga dari wilayah sekitar. Itu terlihat dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut, yang dihuni oleh beragam etnis.

Adalah tepat karenanya manakala Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya memilih Sumut sebagai pijakan membangun infrastruktur. Itu ditandai dengan groundbreaking atau pemancangan tiang pembangunan Terminal Multipurpose PT Pelindo I (Persero), Kuala Tanjung, per 27 Januari 2015.

Bersamaan itu pula, ada pembangunan proyek diversifikasi produk dan pengembangan pabrik peleburan aluminium PT Inalum (Persero), Kuala Tanjung; pabrik minyak goreng PTPN III (Persero), Sei Mangkei; Gardu Induk PLN, Sei Mangkei; dan jalan tol Medan-Binjai, Jalan Binjai, Desa Megawati.

Ada juga proyek-proyek infrastruktur di Kuala Tanjung dan di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei serta di Kabupaten Binjai, Sumatera Utara.

Berbagai proyek tersebut di atas sejatinya tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pertumbuhan di Sumut, tetapi juga untuk wilayah sekitarnya.