Asas Pemerataan dalam Percepatan Pembangunan Sumatera Utara

KOMPAS.com — Secara geografis, Provinsi Sumatera Utara berada di posisi antara 10 dan 40 derajat Lintang Utara dan 98,0 hingga 10,00 derajat Bujur Timur. Ini merupakan wilayah yang strategis.

Daerah ini luasnya mencapai 71.680,68 km persegi atau 3,72 persen dari luas wilayah Republik Indonesia. Wilayahnya ini terdiri dari 162 pulau, yaitu 6 pulau di pantai timur dan 156 pulau di pantai barat.

Bagian timur Sumut persis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Bagian baratnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Sumut juga berada dekat dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dengan posisi seperti itu, Sumut merupakan wilayah potensial sebagai hub internasional. Masalahnya, hingga 2015, jangankan menjadi prioritas, potensi besar Sumut tersebut belum sepenuhnya tersentuh, bahkan boleh dibilang masih tertinggal. Infrastruktur jalan, misalnya, sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), belum ada kemajuan yang signifikan.

Kondisi infrastruktur jalan nasional di Sumut merupakan yang terburuk jika dibandingkan jalan nasional di daerah lain di Pulau Sumatera. Ratusan kilometer jalan nasional rusak. Hanya di Sumut pula, masih ada jalan nasional yang berupa tanah.

Ironis memang. Padahal, kontribusi Sumut bagi negara terhitung besar. Dari perkebunan kelapa sawit yang mencapai 1,1 juta hektar atau 24 persen dari total wilayah daratan yang mencapai 72.000 km persegi, Sumut hanya kalah dari Provinsi Riau yang memiliki luas lahan sawit 2 juta hektar. Kebun sawit Sumut memberikan sumbangan bagi pemasukan negara sebanyak ratusan triliun rupiah.

Buruknya infrastruktur Sumut tidak lepas dari fokus pembangunan yang lebih Jawa-sentris. Karena itu, lahirnya program Indonesia-sentris yang digagas Presiden Joko Widodo memberikan angin segar. Ini bukan hanya untuk Sumut, melainkan juga daerah lain.

Khusus di Sumut, harapan indah tumbuh seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016 itu menetapkan 10 proyek strategis nasional di Sumatera Utara.

Proyek itu meliputi jalan tol Medan-Binjai sepanjang 16 kilometer dan jalan tol Kisaran-Tebing Tinggi sebagai bagian dari delapan ruas Trans-Sumatera, kereta api Tebing Tinggi Kuala Tanjung sebagai bagian dari jaringan KA Trans-Sumatera, pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung, serta pembangunan pipa gas Belawan-Sei Mangkei kapasitas 75 mmscfd dengan panjang 139,24 km.

Selanjutnya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang, Bendungan Lausimeme, pembangunan Kawasan Industri Prioritas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei, percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas Danau Toba, serta proyek pembangunan smelter Kuala Tanjung.

Satu tahun setelah beleid turun, pembangunan di wilayah Sumut rupanya masih terasa sepoi-sepoi. Arus deras pembangunan yang diharapkan sepertinya belum sepenuhnya dirasakan warga.

Karenanya, menarik manakala Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas (ratas) tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2/2017) sore, mengingatkan agar pemerataan pembangunan antar-wilayah di Provinsi Sumatera Utara betul-betul diperhatikan.

Presiden, sebagaimana dilansir laman Setkab.go.id, berkeyakinan bahwa dengan pemerataan serta percepatan pembangunan infrastruktur, Sumut akan bisa maju semakin pesat lagi jika potensi-potensi ekonomi yang ada di semua wilayah, mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat, bisa digerakkan secara maksimal.

Infrastruktur sebagai motor pertumbuhan