Kompas.com - 24/02/2017, 16:23 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kontributor Semarang, Nazar NurdinGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jawa Tengah, mengkritik penerbitan izin lingkungan pertambangan dan pembangunan kepada PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut LBH, penerbitan izin menunjukkan Ganjar telah bertindak sewenang-wenang, dan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Sangat disayangkan tindakan arogan tersebut dilanjutkan dengan tindakan arogan lainnya, yaitu penerbitan Izin Lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia,” kata Direktur LBH Semarang Zainal Arifin dalam siaran resminya, Jumat (24/2/2017).

Dia mengatakan, dalam putusan Mahkamah Agung soal izin kegiatan pertambangan, perintah kepada gubernur sudah jelas, yaitu hanya mencabut izin. Tidak ada perintah untuk melakukan tindakan lain.

LBH menduga, gubernur telah mengatur kebijakan, selain yang diperintahkan oleh MA. Pada posisi itulah, Ganjar dinilai telah arogan.

“Izin lingkungan yang baru adalah bentuk arogansi gubernur,” tambahnya.

Arogansi gubernur, lanjut dia, tergambar dari penerbitan izin dalam Keputusan Gubernur Jateng Nomor 660.1/4 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016.

Dia mengatakan, gubernur dituntut hanya berkewajiban melaksanakan putusan MA yang isinya pembatalan obyek sengketa, mencabut obyek sengketa, serta klausul dan membayar biaya perkara.

Selain dianggap arogan, kebijakan Ganjar dinilai membangkangi hukum dan sewenang-wenang dalam menggunakan diskresi. Ganjar juga dinilai salah karena mendasarkan izin andal yang baru berasal dari andal yang bersifat cacat secara hukum.

Sementara itu, aktivis dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto masih belum bisa dimintai tanggapan terkait terbitnya izin baru ini. Salah satu warga Tegaldowo Rembang itu masih belum menjawab ketika dikonfirmasi.

Ganjar menerbitkan izin baru pada Kamis (23/2/2017) malam, lalu diumumkan di laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pukul 22.34 WIB. Penerbitan izin lingkungan terbaru merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim Komisi Penilai Amdal (KPA).

Tim Komisi Amdal telah menggelar sidang addendum andal pada 2 Februari 2017 dengan dihadiri sejumlah pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X