Ratusan Sopir Angkot dan Taksi Demo Tolak Angkutan Umum "Online"

MALANG, KOMPAS.com - Ratusan sopir angkutan kota dan taksi konvensional menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Senin (20/2/2017).

Mereka memprotes banyaknya angkutan umum berbasis aplikasi online yang sudah banyak beroperasi di Kota Malang.

Dalam aksinya, mereka memarkir kendaraannya mengitari Alun-alun Tugu yang ada di depan Balai Kota Malang. Mereka juga menyampaikan aspirasinya yang meminta angkutan berbasis aplikasi itu ditutup dan dilarang beroperasi.

"Aplikasinya ditutup. Kalau taksi online dan Go-Jek belum berbadan hukum mohon ditutup. Khawatir ada bentrokan horisontal," kata salah satu ketua Jalur Angkot di Kota Malang, Hadi Purwanto I Toger.

Ia menyebut, akibat banyaknya angkutan berbasis aplikasi itu, pendapatan seluruh sopir angkot dan taksi konvensional menurun drastis hingga 50 persen.

"Taksi aplikasi dan Go-Jek sudah merajalela dan merampas hak kami. Kami minta aplikasinya ditutup, Go-Jek tidak boleh broperasi," tegasnya.

Ia mencontohkan, angkutan berbasis aplikasi di Solo dan Bali ditutup dan dilarang beroperasi.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, M Anton mengaku belum bisa memenuhi permintaan pendemo untuk menutup angkutan yang berbasis online. Menurutnya, butuh tahapan untuk menutup angkutan itu. Baik kantor ataupun aplikasi yang digunakan.

"Kalau menutup aplikasinya kita tidak mampu. Kalau menutup nomor hp, minta diblokir memang kita bisa," katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa angkutan berbasis aplikasi yang beroperasi di Kota Malang merupakan angkutan ilegal. Sebab, berdasarkan aturan, hanya angkutan yang memiliki badan hukum yang diperbolehkan beroperasi.

"Angkutan yang sah ini hanya angkutan taksi dan mikrolet yang berbadan hukum," jelasnya.

Saat ini, mulai banyak angkutan umum berbasis online yang beroperasi di Kota Malang. Seperti Go-Jek, Grab, Uber, Taxi Online.