KPU Sebut Sejumlah TPS di Daerah Harus Pemungutan Ulang

MALANG, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan Pilkada di 101 daerah yang berlangsung pada Rabu (15/2/2017) kemarin tidak seluruhnya berjalan sempurna. Ada berbagai TPS di sejumlah daerah yang harus melakukan pemungutan ulang karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur.

"Seluruh Indonesia tidak sempurna 100 persen. Ada beberapa yang memang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan ulang. Tapi angkanya sangat kecil," katanya saat meninjau penghitungan surat suara di PPK Batu, Kota Batu, Sabtu (18/2/2017).

Ia mencontohkan, rekomendasi pemungutan ulang di TPS yang ada pada Pilkada Provinsi Banten. Di sana, ada 15 TPS yang harus dilakukan pemungutan ulang. Selain itu, pemungutan ulang juga akan dilakukan di tiga TPS yang ada di Pilkada Tolikara Papua dan satu TPS yang ada di Pilkada Halmahera Tengah, Maluku Utara yang sejumlah KPPS-nya kedapatan mencoblos sejumlah surat suara.

Meski demikian, Arief Budiman menyebut bahwa jumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan ulang itu sangat sedikit dibanding seluruh TPS yang melaksanakan pencoblosan.

"Jadi kalau dihitung dengan jumlah total TPS se Indonesia yang 90.000 lebih TPS, angka itu sangat kecil," ucapnya.

Menurut dia, ada sejumlah persoalan yang menyebabkan TPS itu harus melakukan pemungutan ulang.

"Ada dua ya. Ada yang susulan karena logistiknya datang terlambat. Ada yang ulang karena KPPS-nya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur," jelasnya.