Kompas.com - 16/02/2017, 18:41 WIB
|
EditorFarid Assifa

MEDAN, KOMPAS.com - Pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang diduga dari Desa Sigarang-garang dan Sukanalu telah membuka permukiman dan lahan pertanian di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Barisan dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di wilayah Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Aktivitas mereka terindikasi sudah berlangsung sejak setahun lalu.

"Awalnya hanya sekitar 50-an keluarga saja yang coba-coba, lalu pelan-pelan buka hutan. Sekarang sudah massif, diperkirakan ada 500-an keluarga di kawasan hutan itu. Beberapa di antaranya telah membangun rumah dan menetap," kata Sekjen Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU), Jimmy Panjaitan, Kamis (16/2/2017).

Dia menilai, apa yang dilakukan para pengungsi adalah bagian dari kebosanan dan ketidakpastian hidup bertahun-tahun di posko-posko pengungsian. Belum lagi penanganan kebencanaan yang karut marut.

Jimmy mendesak gubernur Sumatera Utara melakukan inisiatif legalitas aktivitas para pengungsi yang sedang mengusai lahan di kawasan hutan negara tersebut.

"Kami minta persoalan ini segera ditangani, jangan didiamkan, biarkan atau pura-pura tidak tahu. Pembiaran justeru akan menuai masalah lebih rumit dan kompleks nantinya," ucapnya.

Para pengungsi harus diberikan kepastian usaha dan jaminan kelangsungan hidup. Saat ini, situasi membuat mereka terus khawatir dan waswas terhadap apa yang sedang mereka usahai.

Legalitas keberadaan mereka sangat penting mengingat situasi bencana dan penanganannya yang tak kunjung selesai. Selain itu, legalitas juga penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan, perambahan jangan semakin meluas.

"Kekhawatiran kami, tidak hanya pengungsi yang masuk kawasan hutan, tapi pihak-pihak lain yang mendompleng. Saat ini setidaknya sudah hampir 800 hektar kawasan hutan yang digarap, beriringan dengan maraknya aktivitas pembalakan liar. Gubernur harus membentuk tim khusus lintas instansi dan stakeholder untuk penanganan ini," kata Jimmy lagi.

Legalitas itu, lanjutnya, dilakukan dengan skema perhutanan sosial. Gubernur sebagai pemimpin daerah memiliki kewenangan, maka segera invetarisir jumlah pengungsi yang berada di lokasi, analisis pola pengelolaannya, bangun komitmen perlindungan kawasan hutan, dan segera usulkan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

KPHSU berharap dalam tiga bulan ke depan, persoalan pengungsi di dalam kawasan Tahura Bukit Barisan dan TNGL sudah ada titik terang dan solusi demi jaminan dan kepastian kepada masyarakat.

"Supaya masyarakat nyaman dan aman bertani kembali, namun kawasan hutan tetap terjaga dari perambahan yang lebih massif," tegas dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.