Tunjangan Sertifikasi Belum Dibayar, Ribuan Guru Mogok Mengajar

KENDARI, KOMPAS.com - Ribuan guru di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menggelar aksi mogok mengajar, Senin (13/2/2017), lantaran dana tunjangan sertifikasi untuk triwulan empat tahun 2016 hingga saat ini belum juga dibayarkan.

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bombana, Kandamang, mengatakan, mogok ini dilakukan oleh guru pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), SD hingga SMP. Aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah kabupaten Bombana membayarkan tunjangan sertifikasi ribuan guru di Bombana.

"Aksi mogok mengajar ini kami lakukan terhitung mulai hari ini hingga waktu yang tidak ditentukan," ungkapnya.

Salah seorang guru SD di Rumbia, Kabupaten Bombana yang meminta namanya tidak ditulis menuturkan, dana sertifikasi yang belum dibayarkan pemda adalah bulan bulan Oktober, November hingga Desember 2016.

"Saya heran, baru kali ini dana sertifikasi belum dibayar hingga menyeberang tahun, kalau tahun sebelumnya lancar dan tidak ada kendala," ucapnya saat dihubungi via telepon, Senin malam.

Untuk dana tunjangan sertifikasi triwulan empat, dirinya bisa menerima sebesar Rp 11 juta sesuai dengan pangkat dan masa kerja.

"Tadi saya ke sekolah tidak ada proses belajar mengajar, kita cerita bagaimana kelanjutan pembayaran tunjangan sertifikasi kami," tambahnya.

Sementara itu, pihak SDN 38 Lauru di Rumbia, Bombana, terpaksa memulangkan siswanya dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan mereka.

"Kami sudah memulangkan dengan mengumumkan kepada murid untuk libur sekolah," kata Mardiati Ali, salah seorang guru SD Negeri 38 Lauru.

Sebelumnya, ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru PGRI Bombana telah berunjuk rasa di Sekretariat Pemkab dan Kantor Kejaksaan Negeri setempat untuk menyampaikan tuntutannya terkait tunjangan sertifikasi pada triwulan empat Tahun 2016 yang belum dibayarkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Bombana, Nuhung menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan aksi mogok para guru. Dia mengimbau para guru untuk kembali mengajar seperti biasa.

Untuk pembayaran dana sertifikasi guru, pihaknya telah bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Saya juga tidak tau kenapa belum dibayar, kan saya baru menjabat Januari 2017 ini. Saya sudah koordinasi dengan BKD, dananya ada disimpan sebesar Rp 10 miliar, tidak tahu kenapa belum dicairkan," tukasnya.

Dia menambahkan, keterlambatan pembayaran dana sertifikasi guru akibat kesalahan saat melakukan input data di Simda atau alat pengontrol keluar permintaan dana.

"Waktu mereka menginput di Desember 2016 lalu yang ada di DPA dari Diknas sekitar Rp 4 miliar saja, maka permintaan mereka selalu ditolak oleh Simda. Saya bertanya kenapa mereka belum bayar akhirnya sekarang jadi masalah mi," ungkap Nuhung.