Usul BNPB Relokasi Pengungsi Sinabung ke Kawasan Hutan Dikritik

Kompas.com - 10/02/2017, 21:04 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MEDAN, KOMPAS.com - Saat ini pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan relokasi pengungsi Gunung Sinabung tahap II untuk 1.903 kepala keluarga (KK).

Sebanyak 1.655 unit rumah ditargetkan selesai pada Agustus 2017, setelah itu dilanjutkan dengan relokasi 1.050 KK pada tahap III. Namun, pemerintah mengaku kesulitan karena ketiadaan lahan.

"Lahan relokasi permukiman dan usaha tani belum tersedia sepenuhnya. Lahan tapak rumah sudah disiapkan di Siosar untuk 2.053 KK seluas 250 hektar, namun tidak tersedia lahan untuk bertani sehingga masyarakat tidak bersedia direlokasi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (7/2/2017).

Tanpa ada lahan baru, maka relokasi akan terhambat. Masyarakat akan lebih lama tinggal di pengungsian dan sulit membangun kehidupan yang lebih baik.

Kunci utama penyelesaian pengungsi Gunung Sinabung adalah penyediaan lahan untuk permukiman dan usaha tani relokasi.

Menurut Sutopo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan lahan area penggunaan lain (APL) seluas 6.300 hektar yang cukup untuk permukiman dan usaha tani. Namun, semua lahan tersebut sudah dikuasai pihak lain.

"Oleh karena itu perlu pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 750 hektar untuk menampung relokasi sejumlah 1.271 KK," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KHPSU) Jimmy Panjaitan menolak keras sikap BNPB yang meminta kawasan hutan sebagai alternatif relokasi penanganan pengungsi Sinabung.

Jimmy menegaskan, kawasan hutan yang tersisa di Kabupaten Karo atau sekitarnya memiliki fungsi penting sebagai pelindung daerah resapan air dan zona penyangga penghidupan masyarakat.

"Wilayah hutan Kabupaten Tanah Karo merupakan bagian hulu yang sangat penting keberadaannya bagi ekosistem di wilayah Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deliserdang. Jangan penanganan bencana model ini justru menimbulkan bencana baru yang lebih masif," kata Jimmy, Jumat (10/2/2017).

Saat ini, dampak dari penghancuran hutan sudah dapat dirasakan, antara lain adanya longsor, banjir, krisis air untuk domestik dan pertanian, serta perubahan suhu.

Saat ini Indonesia justru diharapkan menjaga wilayah hutan yang tersisa demi penghidupan yang akan datang. Apalagi program-program pemerintah lainnya sangat terintegrasi dengan daya dukung lingkungan dan hutan seperti program ketahanan pangan.

"Bencana erupsi Sinabung memang ironis dan dilema karena tidak bisa dipastikan kapan berakhir. Maka kami menyarankan kepada pemerintah untuk segera mencari alternatif lain yang lebih arif dan bijak, jangan sesaat," ucapnya.

Dengan relokasi mandiri yang utuh, misalnya, pemerintah menyerahkan sejumlah dana bantuan utuh kepada para pengungsi untuk mencari sendiri tempat tinggal baru serta lahan pertanian atau pekerjaannya.

"Tentunya dilakukan rembuk dengan masyarakat pengungsi tentang lahan-lahan desa yang mereka tinggalkan saat ini," kata Jimmy.

Sofian Adly dari APePeBe Medan dan tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Sinabung menilai bahwa BNPB terindikasi frustrasi sampai mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Verifikasi persoalan di Tanah Karo bukan hanya pemindahan bangunan fisik, tapi juga bangunan psikis yang harus ditambah dan perkuat. BNPB terlihat tidak cukup sumber daya untuk melakukan penanganan kebencanaan di Sinabung yang tipikal gunungnya berbeda dari gunung api lain," kata Adly.

Yeka Kusumajaya, staf UNDP yang juga tergabung dalam Sekber Sinabung, menambahkan dari sisi proses yang pernah dan sudah dilakukan. Pada relokasi tahap II, kendalanya adalah lahan pertanian, bukan lahan hunian, karena pengungsi ditempatkan di Siosar.

Menurut dia, lahan Siosar juga kurang bagus untuk pertanian holtikultura. Karena itu, tidka semestinya warga dipaksa bermukim di sana,

Ia juga mendorong adanya dialog dengan pengungsi dan memberikan pilihan kepada mereka untuk mencari lahan pertanian di mana saja asal sesuai dengan bujet yang disediakan pemerintah.

"Saya rasa masyarakat lebih arif dan bijak dalam memilih lahan pertanian yang sesuai dengan keinginannya," ucap Yeka.

Menurut Yeka, akan ada pertanyaan mengapa lahan pertanian akan jauh dari permukiman dan terpencar-pencar. Baginya hal itu tidak masalah asal permukimannya masih satu sehingga aset desa, budaya, sosial politiknya tidak hilang.

"Aset ekonominya bisa di mana saja yang penting pengungsi bisa hidup kembali secara normal," katanya.

Kesimpulannya, merelokasi pengungsi bukan hanya bangunan fisiknya, tetapi juga harus merelokasi kehidupan dan peradaban mereka.

Pemikiran ini akan berjalan jika tidak dicemari oleh kepentingan-kepentingan proyek dan mencari keuntungan pribadi.

"Kalau kita masih mau berpikir untuk masyarakat dan menolong mereka, maka saya yakin semua akan ada solusinya," ujarnya.

Mengenai data yang dikeluarkan BNPB, Yeka menilai bahwa angka atau data pasti akan menjadi perdebatan panjang karena data tersebut jarang di-update, sedangkan pertambahan penduduk tiap bulan, tahun, akan berubah.

"Seperti jumlah KK pasti akan bertambah, sedangkan bantuannya masih tetap angka lama. Saat diverifikasi akan jadi masalah karena bujet anggarannya masih berbasis data 2010. Nah, yang jadi tumbalnya teman-teman fasilitator," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.