BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku mendapat sejumlah masukan dari tim Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggelar pertemuan di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kamis (9/2/2017) siang.
Pria yang kerap disapa Emil itu mengatakan, KPK sempat menyinggung soal kebocoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPSP) yang menjerat Kepala DPMPPSP Dandan Riza Wardana.
"Yang di perizinan juga disampaikan. Sistemnya sudah canggih kan tetapi ya minta selalu dievaluasi. Karena secanggih-canggihnya sistem kalau manusia di belakangnya ada masalah dengan integritas sistemnya bisa disabotase," tuturnya.
Emil menjelaskan, dia pun meminta KPK mengawasi seluruh sistem birokrasi di Pemerintah Kota Bandung agar kebocoran serupa tak terulang. Fokus perhatiannya, yakni dinas dengan anggaran besar.
"Intinya KPK teh jadi komentator mengawasi sistem. Saya minta selama 2017 KPK membantu Bandung mengevaluasi sistem yang sudah kita bangun suapaya gak kecolongan," kata Emil.
"Prioritasnya selalu yang berhubungan dengan duit banyak seperti Dinas Perizinan, Perpajakan, DBMP, Bappeda itu dijadikan sasaran untuk program pencegahan agar lebih intensif," tuturnya.
(Baca juga: Kepada KPK, Ridwan Kamil Minta Tim Saber Pungli Dibuat Jadi Permanen)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
