Mensos: Program Keluarga Harapan Ikut Turunkan Jumlah Penduduk Miskin

AMBON, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016, jumlah penduduk miskin dengan  pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen).

Jumlah ini berkurang sebesar 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang turun menjadi 13,96 persen pada September 2016.

"Artinya PKH memberi kontribusi besar dalam pengurangan penduduk miskin di Indonesia," kata Khofifah saat kunjungan kerja di Kota Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017).

Dia menerangkan, ratusan ribu keluarga yang telah lepas dari status miskin tersebut kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya.

"Kami optimistis jumlah penduduk miskin akan semakin turun di tahun-tahun yang akan datang," tambahnya lagi.

Optimistisme itu, lanjut Khofifah, tidak berlebihan. Mengingat saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah gencar melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS).

Dia menerangkan, kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, pangan, serta subsidi lainnya. Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Ada 6 juta keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia.Tahun 2017, terdapat 3 juta keluarga ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial non tunai," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan dampak PKH dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika PKH dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya.

Dia mengatakan, pada Januari lalu, Presiden Joko Widodo meminta penerima subsidi energi dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah berjalan.

”Alasannya, subsidi yang digelontorkan banyak yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Harry menuturkan, dengan pendekatan holistik ini, maka PKH diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019.