Bupati Lingga: Kami Minta Diawasi KPK

BATAM, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi kabupaten itu. Permintaan itu salah satu cara Lingga menjaga birokrasi tetap bersih.

Bupati Lingga Alias Wello menuturkan, birokrasi tidak hanya harus melayani publik. Birokrasi bersih dari suap dan korupsi juga menjadi keharusan.

"Salah satu upaya kami menuju itu dengan meminta pengawasan KPK," ujarnya, Rabu (8/2/2017), di Batam, Kepulauan Riau.

Permintaan itu disampaikan ke Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang tengah berkunjung ke Kepulauan Riau.

"Kami mengapresiasi permintaan Lingga, walau KPK juga terbatas," ujarnya.

Pengawasan dan pendampingan memang menjadi salah satu program kerja KPK. saat ini, beberapa daerah menjadi fokus pengawasan KPK.

Daerah yang diawasi karena inisiatif KPK adalah Riau, Papua, dan Papua Barat. Sementara daerah yang diawasi karena permintaan pemerintahnya antara lain Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Riau diawasi karena sudah tiga gubernurnya dipenjara karena korupsi, sedangkan Papua dan Papua Barat karena menerima dana otonomi khusus yang bernilai triliunan Rupiah.