Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pemerintah Pusat Harusnya Peka soal Pencemaran Laut Timor

Kompas.com - 31/01/2017, 17:07 WIB
Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah pusat lebih peka terhadap masalah pencemaran Laut Timor yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Fadli, DPR RI sangat mendukung penuh dan mengapresiasi upaya masyarakat NTT secara kelompok yang menempuh jalur hukum dengan melakukan class action.

“Yang mengusahakan pesoalan pencemaran Laut Timor ini kan kelompok masyarakat NTT yang melakukan semacam class action terhadap pencemaran yang terjadi. Saya kira ini harus didukung oleh pemerintah, karena jelas terjadi pencemaran yang merugikan ekosistem kita dan saya kira pihak Australia harus membayar kompensasi terhadap ini,” kata Fadli kepada Kompas.com di Kupang, Selasa (31/1/2017) petang.

Politisi asal Partai Gerindra ini menilai, inisiatif class action kepada perusahaan Exploration and Production Public Company (PTTEP) Australasia, seharusnya digerakkan oleh pemerintah pusat sehingga bisa jauh lebih kuat.

Pihaknya lanjut Fadli, sudah menerima surat tembusan dari masyarakat NTT dan segera dalam waktu dekat ini akan ditindaklanjuti bersama kementerian yang terkait.

“Kita mendukung ini secara formal dan beberapa anggota DPR sudah menandatangani surat dan akan dikirim ke Australia. Kita desak pemerintah untuk lebih konsen dan seharusnya pemerintah pusat bisa lebih peka terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk membuat satu sikap yang jelas dan kuat guna mendukung masyarakat yang sedang melakukan gugatan class action,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Tim Advokasi Korban Petaka Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor Ferdi Tanoni mengaku telah mengadakan pertemuan empat mata dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson pada Jumat (2/12/2016) Desember lalu, untuk segera membantu menuntaskan kasus pencemaran Laut Timor namun tidak terealisasi.

Dalam pertemuan itu kata Ferdi, Duta Besar Paul berjanji akan memberikan jawaban dalam satu pekan, namun sudah lebih dari dua bulan belum juga ada jawaban, sehingga Ferdi menuding Paul sengaja menghindar untuk memberikan jawaban pasti terkait kasus pencemaran Laut Timor.

Sidang perdana gugatan class action 13.000 petani rumput laut asal NTT terhadap PTTEP Australasia yang mengelola kilang minyak Montara digelar oleh Pengadilan Federal Australia mulai 22 Agustus 2016. Gugatan tersebut didaftarkan oleh Daniel Sanda, petani rumput laut asal Kabupaten Rote Ndao, pada 3 Agustus 2016.

Gugatan itu dibagi dalam tiga bagian, yakni pencemaran laut yang menghancurkan rumput laut milik petani, dampak pencemaran terhadap hasil tangkapan nelayan, dan dampak terhadap kesehatan warga di NTT.

"Gugatan ini ditangani dua pengacara, yakni Ben Slade dari Kantor Pengacara Maurice Blackburn Lawyers di Australia, dan Greg Phelps dari Ward Keller, kantor pengacara terbesar di Australia Utara," kata Ferdi.

Kilang Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor meledak pada 21 Agustus 2009. Hal itu mengakibatkan pencemaran wilayah perairan budi daya rumput laut di 11 kabupaten dan satu kota di NTT.

Wilayah terdampak itu meliputi Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Kupang, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Kota Kupang.

Baca: 7 Tahun Memperjuangkan Laut Timor untuk Warga NTT

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com