Aher Dikukuhkan Jadi Ketua I Asosiasi Pemprov

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo Senin (30/1/2017) malam nanti akan mengukuhkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher sebagai Ketua I Bidang Hukum Pemerintahan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2015-2019. Pengukuhan ini adalah lanjutan dari pelantikan pengurus atas hasil Musyawarah Nasional (Munas) APPSI V pada November 2015 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sejumlah gubernur akan dikukuhkan nanti malam oleh Presiden. Pak Aher akan menjadi Ketua Bidang Hukum dan Pemerintahan," kata Azis Zulficar, Kasubag Publikasi dalam keterangan tertulisnya mewakili Kabag Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Senin (30/01/2017).

Selain Aher, susunan kepengurusan APPSI 2015-2019 antara lain Ketua Umum Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan), Wakil Ketua Umum Soekarwo (Gubernur Jawa Timur), dan Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali).

Selanjutnya, Koordinator Wilayah Jawa Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Koordinator Wilayah Sumatera Arsyadjuliandi Rachman (Gubernur Riau), Koordinator Kalimantan Awang Faroek Ishak (Gubernur Kalimantan Timur), Koordinator Wilayah Indonesia Timur (Said Assagaf), dan Koordinator Sulawesi Carlo Brix Tewu (Plt. Gubernur Sulawesi Barat).

Adapun Dewan Pertimbangan APPSI antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta), Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan), dan Cornelis (Gubernur Kalimantan Barat) sementara Dewan Pakar antara lain Prof Ryaas Rasyid, Prof Muchlis Hamdi, dan Prof Bahtiar Effendy.

Azis menambahkan, selain pengukuhan, acara nanti malam akan melanjutkan beberapa kebijakan mendasar APPSI ke depan. Beberapa kebijakan itu antara lain pelaksanaan program kerja 2015-2019, penyempurnaan AD/ART, serta rekomendasi Munas APPSI terkait pengukuhan Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Masa Bhakti 2015-2019.

Rakernas APPSI sedianya akan dihadiri seluruh gubernur dan Plt gubernur se-Indonesia. Tema rakerna tahun 2017 adalah Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi dan Politik Domestik.