Kompas.com - 29/01/2017, 19:51 WIB
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Senior Officials Meeting (SOM) terkait potensi panas bumi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Senior Officials Meeting (SOM) terkait potensi panas bumi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengimbau agar pemerintah menunjuk pengganti hakim konstitusi, Patrialis Akbar, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Wakil Ketua DPR RI itu mengimbau agar pemerintah memberlakukan asas keadilan dan keterbukaan dalam menunjuk hakim baru di MK.

"Kembali ke undang-undang dan aturan yang mengatur seperti apa. Siapa pun yang terpilih, jika sudah sesuai aturan maka sah-sah saja. Prinsipnya harus berkeadilan dan transparan," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (29/1/2017).

Ia mengatakan, selama ini memang terdapat perbedaan mekanisme di antara tiga lembaga yang berhak mengajukan hakim konstitusi, yakni Mahkamah Agung (MA), DPR, dan pemerintah.

Di DPR, mekanisme penunjukan hakim MK harus melewati uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Adapun di MA dan pemerintah, pemilihan hakim konstitusi tidak selalu menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.

Agus itu menyerahkan pergantian hakim tersebut kepada pemerintah karena berdasarkan UU MK, pemerintahlah yang memiliki wewenang untuk mencari pengganti Patrialis.

"Saya harap pemerintah melaksanakan prosesnya sesuai dengan undang-undang karena setiap kebijakan harus mengacu pada undang-undang," kata dia.

Sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Patrialis merupakan hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Ia ditunjuk oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2013.

Sabtu (28/1/2017) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan meniru cara SBY menunjuk hakim konstitusi pengganti Patrialis.

"Nanti pemerintah, dalam hal ini Presiden, akan membentuk tim seleksi (timsel) hakim MK. Nanti secara terbuka, transparan, dan akuntabel, timsel ini akan bekerja," ujar Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.