Petinggi Demokrat Minta Pengganti Patrialis Ditunjuk Sesuai Prosedur

Kompas.com - 29/01/2017, 19:51 WIB
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Senior Officials Meeting (SOM) terkait potensi panas bumi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Senior Officials Meeting (SOM) terkait potensi panas bumi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengimbau agar pemerintah menunjuk pengganti hakim konstitusi, Patrialis Akbar, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Wakil Ketua DPR RI itu mengimbau agar pemerintah memberlakukan asas keadilan dan keterbukaan dalam menunjuk hakim baru di MK.

"Kembali ke undang-undang dan aturan yang mengatur seperti apa. Siapa pun yang terpilih, jika sudah sesuai aturan maka sah-sah saja. Prinsipnya harus berkeadilan dan transparan," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (29/1/2017).

Ia mengatakan, selama ini memang terdapat perbedaan mekanisme di antara tiga lembaga yang berhak mengajukan hakim konstitusi, yakni Mahkamah Agung (MA), DPR, dan pemerintah.

Di DPR, mekanisme penunjukan hakim MK harus melewati uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Adapun di MA dan pemerintah, pemilihan hakim konstitusi tidak selalu menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.

Agus itu menyerahkan pergantian hakim tersebut kepada pemerintah karena berdasarkan UU MK, pemerintahlah yang memiliki wewenang untuk mencari pengganti Patrialis.

"Saya harap pemerintah melaksanakan prosesnya sesuai dengan undang-undang karena setiap kebijakan harus mengacu pada undang-undang," kata dia.

Sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Patrialis merupakan hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Ia ditunjuk oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2013.

Sabtu (28/1/2017) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan meniru cara SBY menunjuk hakim konstitusi pengganti Patrialis.

"Nanti pemerintah, dalam hal ini Presiden, akan membentuk tim seleksi (timsel) hakim MK. Nanti secara terbuka, transparan, dan akuntabel, timsel ini akan bekerja," ujar Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.