Hutan di Sumatera Tersisa 29 Persen

JAMBI, KOMPAS — Penyusutan luas hutan di Sumatera selama 16 tahun terakhir sangat tajam. Tahun 2000 hutan masih seluas 15,3 juta hektar, tetapi 2016 tersisa 13,4 juta hektar. Kondisi ini dipicu maraknya pembukaan perkebunan monokultur dan permukiman yang tidak terkendali.

Hal itu dikatakan Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dwi Haryawan dalam diskusi bertajuk "Strategi Perwujudan Pengelolaan di Koridor Rimba" di Jambi, Rabu (25/1/2017).

Acara yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama WWF ini diikuti berbagai unsur satuan kerja pemerintah daerah pada 6 kabupaten di 3 provinsi, yakni Jambi, Riau, dan Sumatera Barat.

Dikatakan, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera menetapkan kelestarian kawasan berfungsi lindung vegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen dari luas Pulau Sumatera, sesuai kondisi ekosistemnya. "Ini berarti penyusutan hutan telah jauh di bawah target ketersediaan kawasan hutan yang perlu dilindungi," kata Dwi. Luas Pulau Sumatera sekitar 46 juta hektar.

Bahkan, data Forest Watch Indonesia menyebutkan, hutan alam Sumatera tersisa 11,4 juta hektar. Penyebabnya adalah alih fungsi hutan untuk tanaman industri, perkebunan, dan pertambangan. Jika tanpa upaya pemulihan dan perbaikan tata kelola hutan, diprediksi dalam 10 tahun ke depan hutan alam Sumatera hanya akan tersisa 16 persen dari total luas pulau itu.

Sementara itu, data Citra Satelit yang diolah bagian Pemetaan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi menyebutkan, pada tahun 2015 luas hutan tertutup tersisa 11,56 juta hektar. Padahal, tahun 2013 seluas 11,9 juta hektar.

Penyelamatan

Menurut Dwi, penetapan kawasan hutan seluas 40 persen dari luas pulau ini ditargetkan berfungsi sebagai habitat bagi satwa-satwa penting, seperti gajah dan harimau sumatera, serta orangutan, burung, dan badak. Termasuk pula penyelamatan keanekaragaman hayati serta penyelamatan daerah aliran sungai dan gambut.

Terkait hal itu, pihaknya membagi upaya penyelamatan pada lima koridor konservasi, terdiri atas koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional (TN) Gunung Leuser hingga Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai koridor satwa badak, gajah, orangutan, harimau, dan burung.

Koridor dua disebut koridor Rimba menghubungkan Jambi, Riau, dan Sumbar mencakup kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang-Bukit Baling, Cagar Alam (CA) Batang Pangean I-CA Batang Pangean II, TN Kerinci Seblat, Ekosistem Bukit Tigapuluh, TN Berbak, CA Maninjau Utara, CA Bukit Bungkuk, CA Cempaka, Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Bengkal, dan Tahura Thaha Syaifuddin sebagai koridor gajah, harimau, dan burung.

Koridor tiga menghubungkan TN Berbak dan TN Sembilang sebagai koridor burung dan harimau di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Koridor empat menghubungkan TN Bukit Barisan Selatan-SM Gunung Raya sebagai koridor harimau, badak, dan burung di Bengkulu-Sumsel-Lampung. Koridor lima menghubungkan TN Kerinci Seblat dan CA Bukit Kaba sebagai koridor satwa burung, gajah, dan harimau sumatera dari Jambi-Bengkulu-Sumsel.

Dalam acara itu, disepakati pentingnya pembentukan Badan Kerja Sama Ekonomi Hijau untuk mengelola kawasan ekosistem koridor Rimba. Luas ekosistem koridor sekitar 3,8 juta hektar itu harus dilindungi.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Riau Purnama Irwansyah mengatakan, pada 2016 lalu ada banyak perizinan di Riau yang tidak bisa diberikan sehingga menyebabkan Rp 100 triliun potensi investasi terpaksa ditolak.

"Terpaksa ditolak karena tumpang tindih dengan tata ruang yang ada," ujar Purnama. Dengan terbentuknya badan kerja sama tersebut, lanjutnya, pengelolaan koridor diharapkan dapat lebih terarah. (ITA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Januari 2017, di halaman 22 dengan judul "Hutan di Sumatera Tersisa 29 Persen".