Kompas.com - 19/01/2017, 09:32 WIB
|
EditorErlangga Djumena

UNGARAN, KOMPAS.com - Bupati Semarang Mundjirin menolak rekomendasi Komisi B DPRD setempat, untuk memagari kompleks Candi Gedongsongo. Usulan itu muncul menyusul maraknya tempat usaha pribadi yang memanfaatkan lahan Candi Gedongsongo sebagai halamannya.

Mereka menarik keuntungan dari para pengunjung namun tidak bisa dikenakan pajak lantaran tempat usaha mereka berdiri diatas tanah pribadi. Mundjirin tidak sepakat mengisolasi para pemilik usaha seperti itu dengan cara membuat pagar pembatas. Mundjirin berkaca di sejumah tempat wisata di daerah lain, hal semacam itu juga dijumpai.

"Mereka mau berusaha saja kita sudah senang, jangan diisolir. Hanya kita kontrol bagaimana kebersihannya, pembuangan sampahnya dan harganya," kata Mundjirin, Rabu (18/1/2017).

Terkait fenomena tempat usaha pribadi yang menghadap ke area Candi Gedongsongo, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Pariwisata untu mencari solusinya. Mundjirin menegaskan, tempat usaha milik pribadi yang bersingungan dengan kawasan wisata Candi Gedongsongo tidak boleh ditutup.

"Orang mau membuka usaha di mana saja boleh. Mau jualan pecel di lahannya sendiri di dekat Candi Gedongsongo kalau mau ditarik karcis silakan, diatur oleh desa sehingga menjadi pendapatan desa," ujarnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan kepada masyarakat yang membuka kegiatan usaha untuk mengurus perizinan.

"Silakan bikin usaha kecil izin ke kecamatan saja, tidak usah ke bupati," sebutnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada Pemkab Semarang untuk membuat pagar pembatas menyusul adanya kegiatan usaha di luar areal Candi Gedongsongo.

Mereka beralasan, warga yang membuka kegiatan usaha di lahannya sendiri bisa mengurangi pendapatan pedagang resmi yang berjualan di komplek Gedongsongo yang menjadi binaan Pemkab Semarang. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, M Basari mengatakan, rekomendasi itu muncul setelah pihaknya melakukan sidak ke kawasan Candi Gedongsongo.

"Ada warga yang punya lahan di pingggiran komplek Candi Gedongsongo membuat bangunan komersil, seperti MCK, kuliner, dan tempat istirahat tetapi halamannya masuk areal Gedongsongo yang dikelola Pemkab Semarang. Kita rekomendasikan agar dibangun pagar pembatas," kata Basari.

Menurut Basari, keberadaan warga yang membuka usaha di lahannya sendiri bisa menimbulkan kecemburuan sosial, sebab mereka tidak dikenakan retribusi. Hal ini akan menjadi kecemburuan dari para pedagang yang ada di dalam komplek Gedongsongo dan bisa berpengaruh terhadap omzet mereka.

"Silakan berjualan di Gedongsongo, tapi harus di dalam komplek Candi Gedongsongo yang dikelola Pemkab Semarang sehingga kewajiban dan haknya sama dengan warga sekitar yang berjualan di areal pemkab," ujarnya.

Basari menampik anggapan bahwa legislatif menghalangi masyarakat membuka kegiatan usaha. Dirinya sepakat dengan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata, akan tetapi tidak sepakat jika memakai akses yang dimiliki oleh Pemkab Semarang tanpa dikenakan kewajiban sebagaimana yang dikenakan kepada pedagang resmi.

"Mereka jualan di lahannya sendiri seenaknya tanpa dikenai retribusi, pahadal mereka memakai aksesnya pemkab. Kalau mau melakukan kegiatan usaha ya harus masuk areal yang dikelola pemkab," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.