Kompas.com - 17/01/2017, 19:39 WIB
 Ratusan Kepala Desa Di Kabupaten Nunukan ngeluruk ke DPD Nunukan, Mereka mempertanyakan Alokasi Dana Desa yang menusut hingga lebih dari separuhnya. Mereka menuntut Pemerintah daerah merealisasikan ADD sesuai dengan aturan, diaman ADD Nunkan tahun 2017 sekitar 79 milyar rupiah. Kontributor Nunukan, Sukoco Ratusan Kepala Desa Di Kabupaten Nunukan ngeluruk ke DPD Nunukan, Mereka mempertanyakan Alokasi Dana Desa yang menusut hingga lebih dari separuhnya. Mereka menuntut Pemerintah daerah merealisasikan ADD sesuai dengan aturan, diaman ADD Nunkan tahun 2017 sekitar 79 milyar rupiah.
|
EditorFarid Assifa

NUNUKAN, KOMPAS.com - Ratusan kepala desa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mogok memberikan pelayanan kepada warga.

Kepala desa dari 119 desa yang tergabung dalam Aliansi Desa Perbatasan Pedalaman itu melakukan mogok kerja hingga hari Senin depan untuk mendesak pemerintah daerah mengeluarkan surat bukti jaminan akan merealisasikan janji mengalokasikan dana desa sebesar Rp 54 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2017.

“Mogok sudah berjalan 2 hari. Kami akan mogok hingga Senin depan. Kami menagih janji realisasi undang-undang yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan ADD sebesar 10 persen,” ujar Ketua Aliansi Desa Perbatasan Pedalaman, Pelipus Aju, Selasa (17/1/2017).

Sebelumnya, ratusan kades di Nunukan mendatangi DPRD Nunukan memprotes menurunnya besaran ADD tahun 2017 yang hanya Rp 30 miliar. Dana sebesar itu juga akan dipotong Rp 16 miliar sebagai utang ADD tahun 2016 yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Padahal, menurut Pelipus, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2012, pemerintah daerah seharusnya menganggarkan ADD Rp 79 miliar.

"Yang kita tunggu tinggal 54 miliar rupiah karena tahun ini ADD dianggarkan 30 miliar, tetapi yang 16 miliar untuk melunasi utang ADD tahun 2016 yang belum dibayar. Artinya ADD tahun ini hanya 14 miliar rupiah," imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat antara ratusan kades dengan perwakilan dari pemerintah daerah disepakati bahwa kekurangan ADD sebesar Rp 54 miliar akan dimasukkan ke APBD Perubahan tahun 2017. Kepala desa meminta janji tersebut dibuatkan dalam bentuk surat jaminan.

“Harus ada hitam di atas putih karena ada perwakilan kita yang akan ikut dalam rapat membahas anggaran. Surat itu bisa kita gunakan untuk menggugat kalau pemerintah daerah tidak memenuhi janjinya,” ucap Pelipus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.