Klaten dalam Pusaran Dinasti Politik

KOMPAS - Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini karena kasus dugaan suap mutasi jabatan pada akhir Desember lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi kado pergantian tahun yang menyesakkan bagi warga Klaten, Jawa Tengah. Lagi-lagi, praktik dinasti politik di daerah memberi pelajaran buruk.

Setelah ditelepon Ibu Gubernur (Jawa Tengah) Bu Ganjar (Atiqoh Ganjar Pranowo), saya shock, gemetar, takut campur bawur (campur aduk) di pesawat. Saya kaget, kok seperti ini," ujar Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani di Klaten, Selasa (3/1/2017).

Saat mendengar kabar penangkapan itu, Mulyani sedang berada di pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Ia hendak pulang ke Klaten. Sesaat setelah Hartini ditangkap KPK, Mulyani mendapat sejumlah pesan pendek dan telepon dari nomor-nomor tak dikenal yang mengabarkan itu. Dia tidak langsung percaya dan menganggapnya berita bohong (hoax). Ia menjadi percaya setelah istri Gubernur Ganjar Pranowo menelepon untuk menanyakan dan meminta konfirmasi penangkapan Hartini.

Mulyani saat itu bersiap pulang ke Klaten karena pada Jumat (30/12/2016) malam akan ada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 803 pejabat eselon II-V di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Klaten. Ia mengaku diingatkan suaminya, Sunarna, Bupati Klaten periode 2005-2015, soal pelantikan itu.

Terkait nama-nama calon pejabat organisasi perangkat daerah Klaten yang hendak dilantik malam itu, Mulyani mengatakan tidak tahu. Ia merasa tidak dilibatkan oleh Hartini. Karena Hartini ditangkap KPK, pelantikan itu ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

KPK menangkap Hartini pada Jumat siang, beberapa jam sebelum rencana pelantikan tersebut. Hartini ditetapkan sebagai tersangka bersama Suramlan, Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Saat penangkapan, KPK menyita uang Rp 2 miliar di rumah dinas bupati. Minggu (1/1), tim KPK kembali menggeledah rumah dinas bupati. Di lemari di kamar yang diduga kamar anak Hartini ditemukan uang Rp 3,2 miliar. Tim KPK juga menemukan uang Rp 200 juta di lemari di kamar Hartini.

Dua keluarga

Hartini dan Mulyani terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015. Kedua orang yang dijuluki "Duo Srikandi" lantaran sama-sama memiliki nama "Sri" itu dilantik sebagai bupati dan wakil bupati pada 17 Februari 2016.

Hartini adalah istri almarhum Haryanto Wibowo, Bupati Klaten periode 2000-2005. Sebelum menjabat bupati, Hartini menjabat wakil bupati (2010-2015) mendampingi Sunarna, suami Mulyani. Pada Pilkada 2015, Sunarna tidak bisa maju lagi karena sudah menjabat selama dua periode.

Pada Pilkada 2005, pengusaha penggemukan sapi yang berpasangan dengan Samiadji itu maju diusung Partai Golkar. Secara mengejutkan, Sunarna-Samiadji memenangi Pilkada Klaten yang merupakan kandang banteng atau basis pemilih PDI-P. Mereka mengalahkan Warsito-Wuryadi, calon yang diusung PDI-P, partai pemenang Pemilu 2004 di Klaten dan Otto Saksono-Anton Suwarto yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN).

Saat itu, Haryanto yang tersandung sejumlah kasus dugaan korupsi, antara lain kasus perjalanan dinas dan kasus korupsi buku paket tahun ajaran 2003-2004 saat menjabat bupati, gagal maju lagi karena kalah bersaing di internal PDI-P. PDI-P mengusung Warsito-Wuryadi. Haryanto lolos dari kasus-kasus yang melilitnya.

Pada Pilkada 2010, sebagai petahana, Sunarna ganti haluan maju sebagai calon bupati dari PDI-P dan menggandeng Hartini. Hartini saat itu menjabat Ketua DPC PDI-P Klaten (2008-2010). Sunarna-Hartini yang diusung koalisi PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera memenangi pilkada mengungguli pasangan Agus Winarno-Sri Kertati yang diusung Partai Golkar dan Sarjono-Agus Murtana yang diusung PAN dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Keluarga Haryanto pun kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan di Klaten. Pada Pilkada 2015, giliran Hartini maju berpasangan dengan Mulyani. Awalnya pasangan ini diragukan banyak pihak bisa memenangi pilkada. Namun, PDI-P percaya diri dan terbukti keduanya menang.

"Kemenangan itu kebanggaan bersama, kebanggaan masyarakat Klaten, khususnya DPC PDI-P Klaten, Partai Nasdem, dan partai pendukung. Akan tetapi, pada 30 Desember 2016, kami sangat terkejut dengan berita KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kader terbaik kami, yakni Bupati Klaten Sri Hartini," tutur Sunarna di Klaten, Kamis (5/1/2017).

Terpilihnya Hartini dan Mulyani membuat Klaten, sejak tahun 2000, dipimpin bupati dan wakil bupati dari dua keluarga, yaitu keluarga Sunarna dan Haryanto. Sunarna menolak hal itu disebut sebagai perwujudan praktik dinasti politik karena bupati dan wakil bupati dihasilkan dari proses pemilihan secara demokratis, tak seperti dinasti kerajaan.

"Kabeh (semua) pilihan. Dinasti ngendi-ngendi do ra dadi yo okeh (dinasti di mana-mana yang tidak jadi juga banyak), tinggal baik apa enggak orangnya. Kalau personelnya baik, pasti dipilih rakyat, kalau enggak, ya enggak," ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Solo, Didik G Suharto, mengatakan, fenomena dinasti politik muncul setelah pilkada langsung. Berbeda dengan daerah lain, dinasti politik di Klaten seperti pusaran yang berputar-putar dan bolak-balik pemegang jabatan bupati dan wakil bupati dari dua keluarga pasangan suami-istri.

Dinasti politik itu terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut.

"Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu besar," kata Didik di Solo.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Januari 2017, di halaman 22 dengan judul "Klaten dalam Pusaran Dinasti Politik".