Jelang Tarif Baru Pengurusan STNK, Warga "Serbu" Samsat

MAGELANG, KOMPAS.com - Antrean panjang warga terjadi di kantor-kantor Samsat di berbagai daerah, Kamis (5/1/2016). Warga memanfaatkan waktu menjelang berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.

Peraturan itu dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Adapun isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Yogyakarta

Kantor Samsat di wilayah DIY dipenuhi masyarakat yang hendak mengurus surat kendaraan bermotor. Masyarakat yang hendak mengurus surat kendaraan bermotor memenuhi Samsat Sleman, Samsat Kota Yogyakarta dan Samsat Gunungkidul.

Saking banyaknya, masyarakat pun harus rela mengantre dan datang lebih pagi. Seorang warga Salam, Magelang, Jawa Tengah mengaku datang ke Samsat Sleman pukul 09.00 WIB. Ia datang untuk mengurus balik nama STNK sepeda motornya.

"Saya tahu di berita kalau biayanya mau naik tanggal 6 besok. Jadi saya baliknama STNK sebelum diberlakukan kenaikan biayanya," ujar Sutrisno saat ditemui di Samsat Sleman, Kamis.

Sutrisno mengaku meski sudah datang pagi hari, namun ia tetap mendapat nomor antrean 73. Sebab banyak masyarakat yang datang lebih awal dibandingkan dirinya.

"Ini saya dapat nomor antrian 73. Itu banyak sekali yang masih antri," ucapnya.

Kasatlantas Polres Gunungkidul AKP Samiyono mengatakan selama beberapa hari ini ada kenaikan 3 kali lipat untuk pengurusan surat kendaraan dibandingkan hari biasa.

"Biasanya 500 an, sekarang naik. tercatat sampai saat ini lebih dari 1.500 an," ucapnya.

Magelang

Sementara di Magelang, ratusan warga rela antre berjam-jam untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru, Kota Magelang, Jawa Tengah. Mereka tidak hanya berasal dari Kota Magelang namun juga dari Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

Ahmad Purnomo (30), warga Muntilan, Kabupaten Magelang, mengaku sengaja membayar pajak lebih awal, meski jatuh tempo pembayaran masih 14 Januari 2017 mendatang, karena ia mendapat informasi dari media sosial jika tarif pajak akan naik berlipat-lipat.

"Saya lihat di Instagram, katanya tarif pajak mau naik 100 persen mulai besok, jadi saya bayar sekarang daripada bayar mahal. Kami keberatan dengan kenaikan pajak tersebut,” ujar Ahmad.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota AKP Marwanto mengatakan, masyarakat banyak yang belum paham dengan informasi kenaikan tarif pajak yang beredar di media sosial.

Dia menjelaskan kenaikan yang dimaksud bukan kenaikan biaya pajak kendaraan, melainkan biaya non-pajak meliputi biaya pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru dan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kebijakan tersebut berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.

“Masyarakat yang datang ke Samsat mengira terkait kenaikan biaya pajak, padahal kenaikan hanya PNBP. Tapi kami tetap melayani sampai benar-benar selesai,” kata Marwanto.

Untuk memberikan pelayanan optimal, pihaknya menambah petugas yang bersiaga di samsat drive thru maupun kantor samsat.

Pekalongan

Kompas.com/ Ari Himawan Sarono Warga yang mengurus surat kendaraan bermotor rela antri berdiri di Kantor Samsat Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2016)

Dari pantauan Kompas.com, Kantor Samsat dipadati warga sejak pukul 08.00 WIB dari mulai pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sampai cek fisik kendaraan.

Salah seorang warga Dea (20) warga Kraton, Kota Pekalongan mengaku memilih membayar pajak kendaraan sekarang meski jatuh tempo bulan Februari agar tidak kena tarif baru. "Ya walaupun tadi antrenya lumayan bikin berkeringat tapi demi enggak kena tarif baru yang infonya naik 100 persen," kata Dea usai membayar pajak.

Kasie Pajak Samsat Kota Pekalongan, Alep Refain, mengaku membludaknya warga yang mengurus kendaraan sudah diprediksi sebelumnya. Namun ia menjamin pelayanan di Samsat Pekalongan cepat meski terjadi antrean.

"Ini kebanyakan penelitian ulang, sebagian ganti pemilik mungkin karena mereka mengejar tidak kena tarif baru, karena di tarif baru pengesahan STNK berbiaya Rp 25.000," jelas Alep.

Alep mencatat di hari terakhir sebelum kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai diberlakukan 6 Januri 2017, kenaikan warga yang mengurus kendaraan 100 persen.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat.

Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.