FKPPI: Ormas Asing Ancam Kedaulatan Indonesia

Kompas.com - 24/12/2016, 10:44 WIB
Suasana saat Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, memberikan materi pelatihan untuk kader FKPPI. Pelatihan di gelar di Malang, Jawa Timur. Kamis (29/1/2015). KOMPAS.com/Yatimul AinunSuasana saat Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, memberikan materi pelatihan untuk kader FKPPI. Pelatihan di gelar di Malang, Jawa Timur. Kamis (29/1/2015).
|
EditorFidel Ali

SURABAYA, KOMPAS.com — Ormas Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) Jawa Timur mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 yang membolehkan ormas asing berdiri di Indonesia. 

Mereka menilai, aktivitas ormas asing di dalam negeri mengancam kedaulatan NKRI.

"Pemerintah seharusnya melindungi setiap hak warga negara di setiap jengkal tanah Bumi Pertiwi ini, bukan justru membuat aturan yang mengancam kedaulatan NKRI dengan membuka peluang berdirinya ormas asing," kata Ketua Pengurus Daerah XIII FKPPI Jawa Timur, Gatot Sudjito, Sabtu (24/12/2016) malam.

Menurut dia, ormas asing yang berdiri di Indonesia dipastikan memiliki kepentingan politik dan ekonomi untuk negara asalnya. Melalui ormas tersebut, juga dimungkinkan akan ada gerakan intelijen negara lain dalam hal mencuri data-data penting dari Indonesia.

"Revisi peraturan itu penting dan mendesak. Kami akan berada di baris terdepan dalam mengusir ormas asing jika pemerintah mengabaikan aspirasi kami," katanya.

PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing disahkan Presiden pada 2 Desember lalu sebagai petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurut PP tersebut, ormas asing yang dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia adalah badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Peraturan tersebut banyak mengundang protes, meskipun pemerintah dalam peraturan tersebut mengatur banyak persyaratan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat'

"Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat"

Regional
Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Regional
Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Regional
Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X