Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/12/2016, 16:16 WIB
EditorCaroline Damanik

PALU, KOMPAS — Dua dari enam perusahaan penggugat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang mengurangi wilayah penambangan perusahaan ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Majelis hakim menilai, gubernur berwenang mengeluarkan kebijakan tersebut sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku.

Dua perusahaan itu adalah PT Morindi Bangun Sejahtera (MBS) yang wilayah penambangannya diciutkan dari 1.000 hektar menjadi 800 hektar dan PT Persadatama Inti Jaya (PIJ) dari 1.300 hektar menjadi 1.070 hektar. Gugatan PT MBS ditolak pada sidang Senin (19/12), sedangkan PT PIJ diputuskan Rabu (21/12).

Sidang empat perusahaan lain masih pada tahap pembuktian. Perusahaan-perusahaan yang menggugat tersebut beroperasi sejak 2007 dan saat ini melakukan operasi produksi (eksploitasi). Wilayah penambangan masing-masing perusahaan rata-rata diciutkan 200 hektar.

Perusahaan menggugat, karena Gubernur Sulteng menerbitkan putusan pengurangan wilayah penambangan masing-masing perusahaan pada pertengahan 2016. Alasan pengurangan, tumpang tindih dengan wilayah penambangan perusahaan lain. Perusahaan yang menggugat beroperasi di Kabupaten Morowali.

Sidang putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Haryati dengan anggota Fadholy Hernanto dan Arief A Lukman.

Wewenang gubernur

Fadholy, yang membacakan pertimbangan putusan gugatan PT PIJ, menyebutkan, keputusan Longki mengurangi wilayah penambangan perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan itu memberikan kewenangan kepada gubernur selaku pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan, termasuk memperbaiki hal-hal bermasalah atau tumpang tindih.

Kewenangan gubernur, lanjut Fadholy, diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43/2014 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 12 Ayat 2 peraturan itu mengatur, gubernur diberi wewenang diskresi untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan pertambangan.

"Dengan demikian, gugatan penggugat seluruhnya tidak dapat diterima. Penggugat memiliki dasar hukum kuat melaksanakan kebijakan, yaitu mengurangi wilayah penambangan," kata Fadholy.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Regional
Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.