Tokoh Adat Minta Kades Dicopot karena Ada Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

POSO, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan tokoh adat Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, meminta Kepala Desa Tangkura Daud M Laganda segera dicopot dari jabatannya.

Permintaan itu disampaikan oleh warga melalui perwakilan Ketua BPD dan tokoh adat setempat terkait dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 528 juta dan dana desa 2016 sebesar Rp 1 miliar dalam program pembangunan infrastruktur desa.

Ketua BPD Desa Tangkura Sakius Langkai (60) menuding Daud bersama perangkat desa setempat telah membangun sejumlah infrastruktur bangunan yang tidak sesuai dengan item pekerjaan pada lembaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain ketidaksesuaian pada item pekerjaan, kata Sakius, jumlah volume pekerjaan serta harga satuan kebutuhan bahan bangunan pada APBDes digelembungkan (mark up).

Harga semen, misalnya, dari Rp 62.000 per sak dipasaran ditulis menjadi Rp 90.000. Adapun harga pasir dan batu dihitung per kubik, tetapi dalam anggaran dihitung per mobil yang memuat kapasitas hingga 3 kubik.

"Ini hanya gambaran kecil dari dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades. Untuk itu, kalau ini terus dibiarkan, pasti akan banyak lagi penyimpanan yang akan terjadi selanjutnya," kata Sakius kepada Kompas.com, Rabu (14/12/2016).

Ketua adat Desa Tangkura Ropo Lemba Lewo (72) menyatakan, ada mosi tidak percaya kepada Daud. Daud dinilai tidak transparan dalam laporan administrasi keuangan desa, termasuk banyaknya bantuan dana sosial yang masuk dari pemda ke desa tanpa ada pertanggungjawaban dan laporan kepada warga.

"Kami selaku tokoh adat yang mewakili warga setempat tidak terima dengan sikap Kades. Kalau memang tidak mau terbuka, lebih baik dicopot saja," kata Ropo.

Secara terpisah, Daud dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepada dirinya.

Menurut dia,secara umum seluruh pengelolaan keuangan baik dana desa dan ADD sudah sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada yang digelembungkan.

Ia mengakui bahwa apa yang menjadi keluhan warga tersebut sangat tidak berdasar dan dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan tokoh adat seakan-akan suara dari masyarakat secara umum.

Ia menuding Ketua BPD dan ketua adat yang menjadi lawan politiknya saat pencalonan kades pada 2014 telah sengaja mencari kekurangan dalam penerapan dana ADD dan dana desa.

"Kami tidak terima kalau kami dibilang tidak transparan atau melakukan mark up. Kalau misalnya ada temuan, kenapa tim pemeriksa dari Inspektorat saat turun ke lokasi tidak menemukan bukti? Intinya kami siap diperiksa kalau ada temuan," kata Daud.