Warga Sekitar Merasa Diuntungkan dengan Keberadaan Pabrik Semen Rembang

SEMARANG, KOMPAS.com - Warga yang tinggal di sekitar pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengingatkan risiko bila pabrik semen di wilayahnya tidak jadi beroperasi.

Selama ini warga setempat telah menggantungkan hidup dari adanya pabrik semen, meski pabrik saat ini belum beroperasi.

"(Jika pabrik batal operasi) warga juga bisa kembali ke pekerjaan lama. Ada yang mencuri dan mem-blandong (menjarah) kayu," kata Joko Supriyanto, tokoh warga Desa Tegaldowo, Rembang, Jumat (9/12/2016).

Menurut Joko, keberadaan pabrik secara tidak langsung memberi kesejahteraan bagi warga setempat.

Ia berharap pabrik itu tetap berdiri sehingga warga di sekitarnya bisa hidup makmur dan terbebas dari kemiskinan.

Terkait aksi longmarch penolak pabrik dengan berjalan kaki sejauh 150 kilometer dari Rembang ke Semarang, Joko menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil warga Rembang yang berpartisipasi.

Ia mengklaim bahwa warga di sekitar pabrik lebih banyak yang mendukung agar pabrik semen tetap berdiri.

"Kalau melihat kawan kita (penolak pabrik), saya merasa kasihan. Kami ingin agar kehidupan bisa sejahtera," kata dia.

Warga lainnya, Ahmad Soleh, menyatakan tidak bisa meniru aksi mereka yang menolak kehadiran pabrik semen.

Pembangunan pabrik Semen Indonesia ini ditanggapi berbeda oleh warga. Sebagian warga mendukung keberadaan pabrik itu, sementara sebagian lain menolak.

Pabrik semen di Rembang berdiri di atas lahan di lima desa. Dua per tiga wilayah masuk Desa Tegaldowo.

Semua desa masuk area hutan di kawasan Pegunungan Kendeng. Namun demikian, kekhawatiran pabrik semen tidak beroperasi tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan pabrik itu setelah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung.

Namun, Ganjar juga menerbitkan izin baru mengenai batasan penambangan dan operasionalisasi PT Semen Indonesia di Rembang. Izin dikeluarkan pada 9 November 2016. Ganjar juga mencabut izin lama yang diterbitkan pada 7 Juni 2012.

Warga Kendeng yang berjuang menolak pabrik semen selama ini merasa kecewa atas keputusan itu. Warga merasa dipermainkan dengan keputusan yang diterbitkan.

"Ini sama sekali tidak punya etika. Ini terkait perizinan lingkungan, malah diterbitkan keputusan baru," kata Gunretno, tokoh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) saat beraudiensi dengan perwakilan pemerintah, Jumat (9/12/2016).

"Ketika izin lingkungan terbit dasarnya amdal yang lama. Berarti dasar yang dipakai itu tetap lama atau diubah? Kalau diubah kok begitu cepat, kapan prosesnya?" kata Gunretno.