Diminta Keluarkan Moratorium Pembangunan Hotel, Ini Respons Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku masih meneliti usulan moratorium hotel di Bandung. Hal itu dilakukan sebagai respons atas permintaan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat terkait pembatasan pembangunan hotel di Bandung.

Pria yang mengaku belum bisa memberi jawaban soal masukan itu. Sebab, ada silang pendapat dan data antara PHRI dengan Real Estat Indonesia (REI) sebagai dua organisasi pengembangan hunian di Indonesia.

"Masih diteliti, karena selalu terjadi perbedaan ya antara REI dengan PHRI. Kalau ada kesepakatannya saya melakukan itu (moratorium). Karena tidak mungkin selalu diizinkan tanpa membatasi. Karena yang satu bilang lebih dari cukup, yang satu bilang nasih ada peluang," ucap Emil di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Senin (5/12/2016).

Menurut dia, rendahnya okupansi hotel di Bandung tak bisa dijadikan desakan untuk segera memoratorium pembangunan hotel di Bandung. Emil, sapaan akrabnya, menilai rendahnya kestabilan hotel bisa saja dipicu karena kesalahan dalam tata kelola bisnis.

"Itu mah hukum bisnis ya. Tidak laku itu bisa ekonomi makro, bisa salah manajemen. Tidak bisa disimpulkan satu hotel dijual menandakan ada problem di okupansi," tuturnya.

Kendati begitu, dia tetap akan menunggu hasil kajian dan kesepakatan dari PHRI dan REI terkait kondisi hunian komersil di Bandung.

"Belum (melakukan kajian), nunggu narasumber yang selalu berbeda pendapat," ungkapnya.

(Baca juga: Ridwan Kamil Diminta Lakukan Moratorium Pembangunan Hotel di Bandung )