Ridwan Kamil Diharapkan Tidak Maju di Pilkada Jawa Barat

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah warga Bandung yang bernaung dalam Forum Warga Bandung Peduli Perubahan (FWBPP) meminta agar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak maju di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Sebab, menurut warga, masih banyak janji kampanye Ridwan Kamil yang belum tuntas.

Ridwan Kamil akan mengumumkan keputusannya maju atau tidaknya di Pilkada Jabar pada Desember 2016 mendatang.

Dodi Permana, penggagas forum, mengapresiasi kinerja Ridwan Kamil selama tiga tahun memimpin Kota Kembang. Namun, menurut dia, perubahan yang dihasilkan belum signifikan.

Dody mengatakan, hingga saat ini, program yang digagas Ridwan Kamil baru menyentuh masalah permukaan, belum sampai pada persoalan mendasar seperti banjir, kemacetan, dan kesejahteraan.

"Tiga tahun berjalan, Ridwan Kamil masih belum membawa perubahan signifikan. Tapi bukan berarti Ridwan Kamil telah gagal, banyak pula program-programnya dan inovasi fisiknya yang membawa perubahan untuk Kota Bandung," tutur Dodi saat ditemui di Jalan Parakan Waas, Bandung, Senin (28/11/2016).

Dia berharap, penolakan Ridwan Kamil untuk tidak maju di Pilkada DKI Jakarta bisa kembali dilakukan untuk ajang Pilkada Jawa Barat.

"Kami minta Ridwan Kamil bertanggung jawab penuh atas mimpi-mimpi dan harapan warga Bandung yang sudah dijanjikan kepada masyarakat," lanjut Dodi.

Dodi menegaskan, pihaknya tak bermaksud menjegal karir politiknya. Sebab, menurut Dodi, kinerja Ridwan Kamil sudah mendapat pengakuan di tingkat nasional.

"Kami tidak menghalangi karir beliau, kami juga bukan pendukung beliau. Kami hanya berharap perubahan Kota Bandung dirasakan secara utuh, tidak setengah-setengah," ungkapnya.

Leni Iskandar (55), warga Kecamatan Regol, mengakui bahwa program yang digagas Ridwan Kamil telah membawa perubahan. Namun, dia meminta pria yang kerap disapa Emil itu menuntaskan seluruh janji kampanyenya.

"Kalau Pak Emil menjabat dua periode mungkin Bandung bisa jauh lebih baik. Sekarang kan banjir masih belum beres, malah nambah parah," katanya.

Neni (30), warga Sukamiskin, berpendapat, selain banjir dan kemacetan, polemik di ranah pendidikan serta kesejahteraan masyarakat pun belum tersentuh.

"Masih banyak masalah di lingkungan pendidikan. Kesejahteraan warga juga tersentuh. Harusnya ada pasar rakyat agar kita bisa berwirausaha," tuturnya.