Kompas.com - 28/11/2016, 12:43 WIB
Henri Subiakto, Ketua Panja Revisi UU ITE dari pihak pemerintah. KOMPAS.com/SRI LESTARIHenri Subiakto, Ketua Panja Revisi UU ITE dari pihak pemerintah.
|
EditorFarid Assifa

DENPASAR, KOMPAS.com - Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan mulai hari ini, Senin(28/11/2016) dan diharapkan tidak dipolitisasi.

Harapan ini disampaikan oleh Henri Subiakto, ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU ITE dari pihak pemerintah di sela-sela seminar dan workshop pemanfaatan tanda tangan digital pada transaksi elektronik di Denpasar, Senin (28/11/1016).

"Memang sekarang dipolitisasi. Pemerintah dianggap, gara-gara kasus Ahok, lalu (UU ITE) direvisi. Ide akan merevisi Undang-undang ITE sudah mulai dari tahun 2010, setelah kasusnya Prita Mulyasari," kata Henri Subiakto.

Baca juga: Pasal Hak Hapus Berita Negatif di UU ITE Ancam Kebebasan Pers

Henri yang juga merupakan staf ahli bidang hukum dari Kementerian Kominfo ini menjelaskan bahwa revisi Undang-undang ITE dilakukan melalui proses panjang dengan diskusi dan menyiapkan rancangan yang cukup lama.

"Karena pemerintahan Pak Jokowi ingin melakukan penegakan hukum secara adil dan demokratis, maka Undang-undang ITE harus diubah," tambahnya.

Henri menjelaskan, salah satu yang diubah adalah Pasal 27 ayat (3), yaitu pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang diubah adalah sanksi dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga kalau ada yang ditersangkakan tidak bisa ditahan,sebelum diputus pengadilan, kan bagus. Kalau dulu Prita kan langsung ditahan duluan, setelah diadili tidak terbukti. Ada kasus-kasus lain juga begitu," terangnya.

Sementara Pasal 40 ayat 2a, pemerintah wajib mencegah informasi dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Pasal 40 ayat 2b adalah pemerintah berwenang memutus akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

"Pasal itu sekarang diributkan.Terus terang, munculnya Pasal 40 ayat 2a dan 2b tersebut justru dari DPR," tegas Henri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Regional
Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Regional
Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Regional
Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.