Ketua Pokja Berharap Revisi UU ITE Tidak Dipolitisasi

Kompas.com - 28/11/2016, 12:43 WIB
Henri Subiakto, Ketua Panja Revisi UU ITE dari pihak pemerintah. KOMPAS.com/SRI LESTARIHenri Subiakto, Ketua Panja Revisi UU ITE dari pihak pemerintah.
|
EditorFarid Assifa

DENPASAR, KOMPAS.com - Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan mulai hari ini, Senin(28/11/2016) dan diharapkan tidak dipolitisasi.

Harapan ini disampaikan oleh Henri Subiakto, ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU ITE dari pihak pemerintah di sela-sela seminar dan workshop pemanfaatan tanda tangan digital pada transaksi elektronik di Denpasar, Senin (28/11/1016).

"Memang sekarang dipolitisasi. Pemerintah dianggap, gara-gara kasus Ahok, lalu (UU ITE) direvisi. Ide akan merevisi Undang-undang ITE sudah mulai dari tahun 2010, setelah kasusnya Prita Mulyasari," kata Henri Subiakto.

Baca juga: Pasal Hak Hapus Berita Negatif di UU ITE Ancam Kebebasan Pers

Henri yang juga merupakan staf ahli bidang hukum dari Kementerian Kominfo ini menjelaskan bahwa revisi Undang-undang ITE dilakukan melalui proses panjang dengan diskusi dan menyiapkan rancangan yang cukup lama.

"Karena pemerintahan Pak Jokowi ingin melakukan penegakan hukum secara adil dan demokratis, maka Undang-undang ITE harus diubah," tambahnya.

Henri menjelaskan, salah satu yang diubah adalah Pasal 27 ayat (3), yaitu pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang diubah adalah sanksi dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga kalau ada yang ditersangkakan tidak bisa ditahan,sebelum diputus pengadilan, kan bagus. Kalau dulu Prita kan langsung ditahan duluan, setelah diadili tidak terbukti. Ada kasus-kasus lain juga begitu," terangnya.

Sementara Pasal 40 ayat 2a, pemerintah wajib mencegah informasi dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Pasal 40 ayat 2b adalah pemerintah berwenang memutus akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

"Pasal itu sekarang diributkan.Terus terang, munculnya Pasal 40 ayat 2a dan 2b tersebut justru dari DPR," tegas Henri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Regional
Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Regional
Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Regional
Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Regional
Memahami Gaya Komunikasi 'Parkir Mobil' ala Gibran

Memahami Gaya Komunikasi "Parkir Mobil" ala Gibran

Regional
Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Regional
Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Regional
Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.