Kompas.com - 22/11/2016, 21:14 WIB
|
EditorFarid Assifa

MALANG, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis pendanaan parpol oleh negara bisa menekan angka terjadinya korupsi.

Sebab, selama ini yang terjadi adalah parpol butuh banyak pengeluaran, sementara uang tidak ada.

"Ini kan need neh sebetulnya. Partai butuh tapi tidak ada duit sama sekali. Ini harus disesuaikan," kata Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono seusai menjadi pemateri dalam diskusi di Omah Munir, Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (22/11/2016).

 

Oleh karena itu, untuk menekan angka korupsi, Giri menyebut, kebutuhan dasar parpol harus terpenuhi dulu. Dengan begitu, soliditas atau saling melindungi antar-koruptor bisa diputus.

"Mereka harus dipotong dengan basic need-nya dulu dipenuhi. Kalau tidak mereka akan saling melindungi. Dan, begitu kita masuk dalam penindakan selalu melawan," katanya.

Hingga saat ini, jumlah politisi yang tersangkut kasus korupsi cukup banyak. Data yang ada di KPK, 36,2 persen atau 215 dari pelaku korupsi adalah anggota DPR/ DPRD, kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) serta kepala lembaga termasuk menteri.

Oleh karenanya, KPK mengusulkan 50 persen pendanaan parpol dibiayai oleh negara dan sisanya ditanggung oleh parpol sendiri.

Baca juga: Pendanaan Parpol Seharusnya Dibebankan kepada Negara

Sebab, selama ini, prosentase pembiayaan parpol oleh negara hanya 0,5 persen dari total kebutuhan partai. Sementara, sisanya sebesar 99,5 persen ditanggung sendiri oleh parpol.

"Kalau kita bandingin dari banyak negara, maka Indonesia itu kontribusi negara terhadap pendanaan parpol itu sangat rendah," jelasnya.

KPK sudah mengkaji kebutuhan parpol dan nilai yang perlu ditanggung oleh negara. Kajian itu meliputi proses wawancara tersangka, terdakwa dan terpidana korupsi.

Selain itu, meliputi wawancara terhadap penyidik, jaksa, bendahara umum partai, sekjen partai dari pusat ke daerah dan sejumlah ahli.

Hasilnya, untuk pendanaan 10 parpol di Indonesia sebesar Rp 9,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari operasional parpol sebesar 25 persen dan kegiatan parpol termasuk untuk pendidikan politik sebesar 75 persen.

Melalui pembagian pendanaan antara parpol dan negara, Rp 4,7 trilliun pendanaan parpol ditanggung oleh negara dan Rp 4,7 sisanya ditanggung oleh parpol sendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.