Pengukuran Lahan Bandara Internasional Jabar Mendapat Penolakan Warga

BANDUNG, KOMPAS.com - Proses pengukuran lahan di Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat, yang rencananya akan dijadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) mendapat pertentangan dari warga dan aktivis, Kamis (17/11/2016).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, meski ada pertentangan, proses pengukuran berjalan kondusif.

"Tidak ada bentrokan, cuma riak-riak kecil saja," kata Yusri melalui ponselnya, Kamis siang.

Yusri mengakui bahwa proses pengukuran pada hari Rabu (16/11/2016) kemarin sempat ada gangguan dari warga.

"Saat ini, penggusuran lahan berjalan masih kondusif," bebernya.

Baca juga: 2.000 Polisi Amankan Pengukuran Tanah Bandara Internasional Jabar

Dalam rangka mengawal pengukuran lahan BIJB ini, Polda Jawa Barat menerjukan ribuan personel yang dibantu TNI dan Satpol PP.

"Kurang lebih 2.000 personel dari Polda Jabar, Polres Majalengka, TNI serta Satpol PP diturunkan guna pengamanan pengukuran lahan ini," sambungnya.

Menurut Yusri, proses pengukuran lahan tersebut akan menentukan besaran uang penggantian untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk pembangunan BIJB.

"Oleh Pemprov Jawa Barat langsung dibayarkan setelah pengukuran lahan selesai. Semuanya sudah ada kesepakatan," ungkapnya.

Yusri mengatakan, sebagian besar warga Sukamulya sudah setuju lahannya dibeli. Sementara warga yang menolak kebanyakan termakan oleh provokasi oknum yang menyatakan bahwa lahan tersebut diambil paksa.

"Ada oknum provokator yang mengembuskan isu bahwa lahan tersebut diambil paksa. Padahal tidak. Pemerintah akan membayar lahan warga sesuai kesepakatan," tandasnya.