Kompas.com - 11/11/2016, 05:35 WIB
Kendaraan warga mogok akibat terkena banjir yang menggenangi kawasan persimpangan Jalan Rumah Sakit dan Jalan Soekarno-Hatta, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016). Banjir ini akibat luapan drainase di sekitar kawasan jalan utama di Kota Bandung tersebut setelah hujan lebat mengguyur kawasan Bandung Utara. Kompas/Rony Ariyanto NugrohoKendaraan warga mogok akibat terkena banjir yang menggenangi kawasan persimpangan Jalan Rumah Sakit dan Jalan Soekarno-Hatta, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016). Banjir ini akibat luapan drainase di sekitar kawasan jalan utama di Kota Bandung tersebut setelah hujan lebat mengguyur kawasan Bandung Utara.
|
EditorErlangga Djumena

BANDUNG, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan Harja menilai, kembali terulangnya banjir di Bandung menjadi tanda darurat lingkungan di wilayah cekungan Bandung.

"Cekungan Bandung saat ini sedang sakit, darurat lingkungan hidup. Ini dialami juga di Kota Bandung," kata Dadan dalam forum diskusi di Best Western Hotel, Jalan Merdeka, Kamis (10/11/2016).

Dadan menilai, banjir yang terjadi di Bandung bukan semata tingginya curah hujan.

Menurut dia, masifnya pembangunan di wilayah tangkapan air mempercepat proses buangan air hujan (run-off).

Dari kajian Walhi, 60 persen air tanah cekungan Bandung disuplai dari Kawasan Bandung Utara (KBU) yang luasnya mencapai 38.543,33 hektar.

Walhi menyadari jika persoalan banjir menjadi masalah kolektif daerah se-Bandung Raya. Namun, saat ini pogram pengentasan banjir tak terintegrasi satu daerah ke daerah lainnya.

"Perlu ada masterplan penanganan banjir, harus ada evaluasi audit perizinan terhadap bangunan komersial. Soal pengawasan dan penegakan hukum juga lemah," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dengan pencanangan Raperpres cekungan Bandung, Dadan menilai aturan tersebut bukan solusi. Sebab, di dalamnya tidak memiliki semangat untuk memperbaiki ekologi.

"Dalam konteks Raperpres cekungan Bandung, isinya pembangunan semua, betonase, tidak ada semangat mengubah kerusakan lingkungan, tidak ada pengurangan bencana lingkungan di cekungan Bandung. Yang ada, kita justru melihat cekungan Bandung sebagai mega urban Jakarta," tuturnya.

Dalam siaran pers yang sempat dipublikasikan oleh Walhi, 80 persen (sekitar 3000 hektar) Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk wilayah Kota Bandung sudah beralih fungsi menjadi area komersial atau hutan beton.

Kota Bandung menjadi daerah di Jabar dengan hotel terbanyak. Tercatat ada 556 hotel dan apartemen dan 262 diantaranya berada di wilayah KBU. Bahkan dalam kurun waktu 5 terakhir, ada 150 bangunan komersial yang merambah wilayah resapan air di KBU.

"Stop sarana komersial, warga harus diprioritaskan, untuk pertumbuhan ekonomi sudah cukup. Untuk bisnis properti sudah jenuh di Bandung ini, stop izin. Harus ada konsolidasi bersama, karena cekungan Bandung ini jadi masalah bersama," jelasnya. 

Kompas TV 1 Mobil dan 3 Motor Terseret Arus Banjir di Bandung
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Regional
Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Regional
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Regional
Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.