Cekungan Bandung Sedang Sakit, Stop Izin Properti Komersial

BANDUNG, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan Harja menilai, kembali terulangnya banjir di Bandung menjadi tanda darurat lingkungan di wilayah cekungan Bandung.

"Cekungan Bandung saat ini sedang sakit, darurat lingkungan hidup. Ini dialami juga di Kota Bandung," kata Dadan dalam forum diskusi di Best Western Hotel, Jalan Merdeka, Kamis (10/11/2016).

Dadan menilai, banjir yang terjadi di Bandung bukan semata tingginya curah hujan.

Menurut dia, masifnya pembangunan di wilayah tangkapan air mempercepat proses buangan air hujan (run-off).

Dari kajian Walhi, 60 persen air tanah cekungan Bandung disuplai dari Kawasan Bandung Utara (KBU) yang luasnya mencapai 38.543,33 hektar.

Walhi menyadari jika persoalan banjir menjadi masalah kolektif daerah se-Bandung Raya. Namun, saat ini pogram pengentasan banjir tak terintegrasi satu daerah ke daerah lainnya.

"Perlu ada masterplan penanganan banjir, harus ada evaluasi audit perizinan terhadap bangunan komersial. Soal pengawasan dan penegakan hukum juga lemah," tuturnya.

Terkait dengan pencanangan Raperpres cekungan Bandung, Dadan menilai aturan tersebut bukan solusi. Sebab, di dalamnya tidak memiliki semangat untuk memperbaiki ekologi.

"Dalam konteks Raperpres cekungan Bandung, isinya pembangunan semua, betonase, tidak ada semangat mengubah kerusakan lingkungan, tidak ada pengurangan bencana lingkungan di cekungan Bandung. Yang ada, kita justru melihat cekungan Bandung sebagai mega urban Jakarta," tuturnya.

Dalam siaran pers yang sempat dipublikasikan oleh Walhi, 80 persen (sekitar 3000 hektar) Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk wilayah Kota Bandung sudah beralih fungsi menjadi area komersial atau hutan beton.

Kota Bandung menjadi daerah di Jabar dengan hotel terbanyak. Tercatat ada 556 hotel dan apartemen dan 262 diantaranya berada di wilayah KBU. Bahkan dalam kurun waktu 5 terakhir, ada 150 bangunan komersial yang merambah wilayah resapan air di KBU.

"Stop sarana komersial, warga harus diprioritaskan, untuk pertumbuhan ekonomi sudah cukup. Untuk bisnis properti sudah jenuh di Bandung ini, stop izin. Harus ada konsolidasi bersama, karena cekungan Bandung ini jadi masalah bersama," jelasnya.