Desak PP Penetapan Upah Minimum Dicabut, Buruh Tutup Jalan di Depan Balai Kota

Kompas.com - 01/11/2016, 13:43 WIB
Sejumlah buruh dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) saat menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016) Kontributor Malang, Andi HartikSejumlah buruh dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) saat menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016)
|
EditorCaroline Damanik

MALANG, KOMPAS.com - Ratusan massa buruh dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016).

Mereka menuntut pencabutan terhadap PP nomor 78 tahun 2015 tentang penentuan upah minimum. Massa buruh yang memakai kaos dominan merah itu berangkat dari Stadion Gajayana. Mereka lalu menggelar aksi longmarch ke depan Balai Kota Malang. Akibatnya, jalan di depan Balai Kota yang mengelilingi Alun - alun Tugu dialihkan.

Ketua Komite Pusat SPBI Andi Irfan mengatakan, peraturan pemerintah yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi itu merupakan politik upah murah yang diterapkan oleh pemerintah. Sebab dengan ada peraturan pemerintah itu, upah minimum buruh tidak lagi ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Melainkan ditentukan oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Pendekatan ekonomi makro itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan proses menaikkan gaji yang menyejahterakan," katanya di sela aksi demo.

Irfan juga menganggap bahwa peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 88 ayat 4 disebutkan, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan pemperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Fungsi dan kewenangan buruh untuk ikut menentukan tidak ada," ungkapnya.

Dia menganggap bahwa peraturan pemerintah tersebut merupakan hadiah dari Presiden Jokowi kepada pengusaha. Sementara bagi buuh, peraturan pemerintah itu merupakan kado buruk.

"Berarti proses pemiskinan buruh ini dilakukan secara nasional," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang, Bambang Suharijadi mengaku akan menyampaikan tuntutan para buruh itu ke pemerintah pusat.

"Ya nanti kita kirimkan suratnya tentang tuntutan buruh ini," tambah dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Regional
41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

Regional
Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Regional
Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Regional
Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Regional
Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Regional
Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Regional
119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

Regional
Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Regional
Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Regional
Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Regional
Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Regional
Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X