Ridwan Kamil Kecewa RDTR Diminta Direvisi Setelah Jadi Perda

Kompas.com - 01/11/2016, 12:57 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di SMPN 1 Bandung, Jalan Ksatrian, Selasa (1/11/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Kontributor Bandung, Dendi RamdhaniWali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di SMPN 1 Bandung, Jalan Ksatrian, Selasa (1/11/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com - Adanya dugaan alih fungsi zonasi dalam Perda Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah utara Kota Bandung menuai polemik.

Dugaan penyimpangan Perda terkait pembangunan sebuah kondominium hotel (kondotel) di Jalan Cipaku, Ledeng, Kota Bandung (zona hijau) menjadi awal mula bergulirnya polemik tersebut.

Temuan itu membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membatalkan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah utara Kota Bandung yang dinilai menyimpang dari kesepakatan substantif.

Padahal, Pemprov Jabar sebelumnya telah memberikan rekomendasi terhadap RDTR Kota Bandung bahwa Kondotel tidak boleh berdiri di kawasan hijau (lindung).

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendukung penuh keputusan Pemprov Jabar terkait rencana pembatalan Perda RDTR Kota Bandung. Namun, dia menyesalkan mengapa revisi tersebut tidak dikeluarkan saat tahapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

"Gini deh, bagaimanakah prosedur RDTR, kami bikin RDTR diserahkan ke provinsi, di provinsi lebih dari enam bulam di-zoom, dilihat, disetujui, dibalikkan ke saya, saya umumkan ke publik. Jadi kalau sekarang mau ditarik lagi silakan saja, cuma saya mempertanyakan waktu enam bulan itu kenapa tidak dilihat masalah-masalah itu," tutur pria yang kerap disapa Emil itu di SMPN 1 Bandung, Jalan Ksatriaan, Selasa (1/11/2016).

"Jadi intinya saya mendukung penuh provinsi merevisi tapi saya menyesalkan kenapa tidak waktu review pada saat RDTR itu masih Raperda, sekarang kan sudah jadi Perda," tutur Emil.

Disinggung soal adanya perubahan zonasi dari hijau ke kuning, Emil berpendapat bahwa dalam proses pembangunan situasi tersebut memungkinkan terjadi.

"Kan dunia berubah-ubah, Antapani dulu kan sawah, kenapa jadi perumahan (zona) kuning. Berarti dalam sebuah proses sejarah ada keputusan politik Antapani yang sawah jadi perumahan. Apakah salah? Belum tentu salah," ucapnya.

"Hidup ini adalah kesepakatan, dari hijau ke kuning dari kuning ke merah, kuning ke hijau itu bukan salah atau benar tapi kesepakatan. Kalau kesepakatan disetujui kami pegang. Sekarang kesepakatan sudah kita pegang, ditarik lagi ya gak masalah," tambahnya.

Soal adanya pembangunan kondotel di kawasan utara Bandung, Emil mengaku tak begitu mengetahui masalah tersebut lantaran menyangkut hal teknis.

"Saya enggak tahu karena sangat detail, saya enggak bisa komentar kalau ternyata kondotel itu dulunya bukan kuning. Tapi perubahan warna ada dan dimungkinkan, tapi saya tidak hafal titik-titiknya," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X