Deddy Mizwar: Kami Akan Batalkan Perda tentang RDTR Kota Bandung

Kompas.com - 28/10/2016, 13:07 WIB
Wakil Gubernur Deddy Mizwar memimpin rapat kondisi kawasan Bandung utara (KBU). Rapat ini pun membahas Perda RDTR Kota Bandung yang dinilai menyimpang dari substansif yang telah disepakati, Jumat (28/1-/2016). Dokumentasi Humas Pemprov JabarWakil Gubernur Deddy Mizwar memimpin rapat kondisi kawasan Bandung utara (KBU). Rapat ini pun membahas Perda RDTR Kota Bandung yang dinilai menyimpang dari substansif yang telah disepakati, Jumat (28/1-/2016).
|
EditorErlangga Djumena

BANDUNG, KOMPAS.com  – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membatalkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang keluar dari kesepakatan substantif.

Perda yang dinilai menyimpang tersebut yaitu mengenai perizinan pembangunan kondominium hotel (kondotel) di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Pemprov Jabar sebelumnya telah memberikan rekomendasi terhadap RDTR Kota Bandung bahwa kondotel tidak boleh berdiri di kawasan hijau.

“Kok tiba-tiba perdanya berubah, ada apa ini? Makanya kami akan batalkan perda tentang RDTR Kota Bandung karena telah keluar dari kesepakatan substantif,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam rilisnya, Jumat (28/10/2016).

Deddy menjelaskan, pembangunan kondotel harus berada di kawasan merah. Artinya kawasan yang diperbolehkan untuk area yang sifatnya usaha atau komersial.

Kawasan kuning merupakan area yang diperbolehkan untuk membangun perumahan pribadi non komersial. Sementara kawasan hijau adalah kawasan lindung yang tidak diperkenankan membangun apapun.

“Di area kuning saja kondotel tidak boleh apalagi di area hijau seperti KBU tapi ternyata di RDTR Kota Bandung berubah jadi kuning, ini yang akan kita selidiki,” ujarnya.

Pihaknya pun akan membentuk tim khusus yang beranggotakan para penegak hukum dan para ahli untuk mengkaji penyebab berdirinya kondotel di kawasan hijau. Apakah dipengaruhi oleh adanya tekanan politik, gratifikasi, ataupun kurangnya pemahaman mengenai peraturan.

“Tim ini akan secepat mungkin mencari tahu apa latar belakang perubahan fungsi yang telah disepakati, yang pasti kita akan batalkan dulu perdanya,” tuturnya.

Deddy mengimbau kepada para pengusaha atau investor yang akan berinvestasi di Kota Bandung agar memahami terlebih dahulu mengenai RDTR yang telah ditentukan sebelum mengajukan izin usaha.

“Jangan tergiur dengan janji oknum tertentu yang mengatakan disitu bisa dibangun. Pelajari dulu RDTR yang telah disepakati secara substantif,” tegasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X