Kompas.com - 18/10/2016, 14:18 WIB
|
EditorCaroline Damanik

MEDAN, KOMPAS.com - Diduga melakukan pungutan liar (pungli), tujuh oknum polisi menjalani pemeriksaan hingga penahanan oleh Bidang Propam Polda Sumut. Ketujuhnya melakukan pungli kepada masyarakat di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Utara.

"Kami sudah memeriksa dan menahan tujuh anggota yang diduga melakukan pungli. Satu orang lagi terduga pelaku belum datang memenuhi panggilan Bidang Propam Polda Sumut," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting, Selasa (18/10/2016).

Para pelaku terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah jajaran Polda Sumut. Mereka diduga telah melakukan pungli di sejumlah pos polisi, seperti di Pos Lantas Sibande Satlantas Polres Pakpak Bharat. Di tempat ini, tim mengamankan dua personel, yaitu Brigadir JS dan Brigadir WJS serta uang tunai Rp 52.000 yang diduga hasil pungli.

Kemudian di Pos Lantas Sidiangkat Polres Dairi, tim mengamankan Bripka S Purba dengan barang bukti uang sebanyak Rp 202.000 pada Pos Lantas Munte Satlantas Polres Tanah Karo diamankan Aiptu BH Naibaho dengan barang bukti Rp 56.000.

Lalu, di Pos Lantas Merek Polres Tanah Karo, tim mengamankan anggota Satlantas Polres Tanah Karp, Bripka YAS dan personel Unit Sabhara Polsek Tiga Binanga Polres Tanah Karo, Aiptu TE Manihuruk.

Dari keduanya diamankan barang bukti Rp 401.000, terakhir di Pos Lantas Hinai Pasar 10 Tanjung Beringin, Simpang Padang Tualang, Kabupaten Langkat, tim mengamankan Brigadir R Surbakti dengan barang bukti Rp 287.000.

Kepala Pos Lantas Hinai Aiptu S yang diduga terlibat melakukan pungli belum datang ke Bidang Propam Polda Sumut.

"Polda Sumut mengimbau masyarakat agar tidak memberikan suap kepada personil yang melaksanakan tugas di lapangan," tegas Rina.

Di tempat berbeda, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara Rurita Ningrum mengatakan, sebelum menjadi presiden, Jokowi adalah rakyat biasa yang juga seorang pengusaha sehingga paham benar bagaimana pola pungli di lembaga pemerintahan dan instansi pelayanan masyarakat.

Masalah ketidakjelasan waktu pelayanan dan ribetnya pelayanan membuat banyak orang melakukan jalan pintas dengan menciptakan sistem pungli dalam layanan, hal ini yang terus menerus terjadi sehingga menjadi tradisi.

"Tak dapat lagi kita membedakan apakah kutipan-kutipan yang dilakukan oknum adalah resmi atau pungli, semuanya seolah menjadi kebiasaan, memberatkan namun tak dapat dihindari dan rupanya lahan basah. Ini menjadi salah satu rujukan untuk mendapatkan jabatan bergelimang dengan aliran dana pungli," kata Rurita.

Dia mengapresiasi luar biasa untuk ketegasan Jokowi terhadap pungli pelayanan publik, semoga mekanisme penyelesainnya secara tegas diatur tanpa menunggu OTT. Namun dilengkapi dengan sistem pengaduan dan sanksi tegas terhadap pelakunya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Regional
Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.