Kompas.com - 17/10/2016, 18:01 WIB
Anggota Brimob Detasemen C Pelopor Madiun membantu memasukkan dokumen yang disita KPK usai menggeledah ruang kerja Walikota Madiun dalam kasus dugaan korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 76,5 milyar, Senin (17/10/2016). Kontributor Madiun, Muhlis Al AlawiAnggota Brimob Detasemen C Pelopor Madiun membantu memasukkan dokumen yang disita KPK usai menggeledah ruang kerja Walikota Madiun dalam kasus dugaan korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 76,5 milyar, Senin (17/10/2016).
|
EditorCaroline Damanik

MADIUN, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu koper besar dan beberapa kardus berisi dokumen setelah menggeledah 4,5 jam ruang kerja Wali Kota Madiun. Dokumen-dokumen yang disita terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 76,5 miliar.

Delapan penyidik KPK dibantu anggota Brimob Detasemen C Pelopor Madiun mengangkut satu per satu dokumen yang disita dari lantai dua Balai Kota Madiun, Senin (16/10/2016) sore.

Tim KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Madiun dari pukul 11.30 hingga pukul 16.00 WIB. Dokumen yang disita dikemas dalam beberapa kardus dan satu koper besar dimasukkan di empat mobil yang parkir berjajar di halaman parkir Balai Kota Madiun.

Para penyidik KPK yang membawa dokumen mengenakan rompi warna krem bertuliskan KPK. Para penyidik menutup mulut dan hidung dengan penutup kain. Saat wartawan hendak mengkonfirmasi terkait penggeledahan, tim penyidik KPK kompak bungkam.

Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, KPK terkait kasus pembangunan Pasar Besar Madiun. Dia menyebutkan sekitar 15 dokumen terkait proyek itu disita tim penyidik KPK. Ditanya kenaikan status penanganan kasus lantaran setahun yang lalu KPK sudah pernah ke Kota Madiun, dia hanya berkomentar singkat.

"Tunggu saja, nanti berita berikutnya. Surat keterangan saya bawa semua. Jadi surat dari KPK untuk penggeledahan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan," kata Maidi.

Dia juga menyaksikan sendiri dokumen yang diserahkan kepada KPK. Jajarannya akan proaktif lantaran pemda dan KPK sesama penyelenggara negara.

"Kami bantu semaksimal mungkin. Sehingga kalau terjadi kekurangan akan disusulkan," kata Maidi.

Dalam catatannya, ada beberapa dokumen yang belum bisa diserahkan lantaran harus berkoordinasi dengan SKPD. Setidaknya, ada enam dokumen yang terkait dengan SKPD.

(Baca juga: KPK Geledah Ruang Kerja dan Rumah Pribadi Wali Kota Madiun)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X