Mentan: Sangat Ringan untuk Kalimantan Mewujudkan Kemandirian Pangan

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih tertinggal dibanding provinsi lain di Kalimantan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengungkap hal ini dalam Rapat Koordinasi Pangan Wilayah Kalimantan 2016 di Balikpapan, Rabu (12/10/2016).

"Kalimantan Selatan sudah kelar (mewujudkan kemandirian pangan). Begitu juga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tinggal Kalimantan Timur dan Utara," kata Andi Amran saat membuka rakor pangan tersebut.

Belum terwujudnya kemandirian pangan mengakibatkan pemerintah di daerah didera frustasi akibat inflasi. Pasalnya, bahan pangan kebanyakan didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa, sementara Kalimantan memiliki lahan luas yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian.

Biaya transportasi pengangkutan bahan pangan itu pun jadi beban konsumen. Harga beli bahan pangan jadi semakin tinggi.

Kalimantan memiliki lahan baku sawah 1.047.837 hektar. Andai para petani mampu memanen 2 kali dalam satu tahun, maka produksi bisa mencapai 5 juta ton beras. Dengan konsumsi per tahun hanya 2-3 juta ton, tentu swasembada pangan dan kemandirian pangan bisa diwujudkan.

"Sangat ringan sebenarnya untuk Kalimantan," kata Andi Amran.

Andi yakin Kalimantan bisa mencapai swasembada dan kemandirian pangan pada 2018.

Kepala Dinas Pertanian Kaltim Ibrahim mengatakan, Kaltim defisit produksi hingga 123.000 ton.

Menurut dia, hal itu akibat jumlah petani menurun, begitu juga dengan areal pertanian yang semakin menyempit. Itulah mengapa Kaltim masih bergantung pada daerah lain.

"Kita memang masih kekurangan beras sekitar 123.000 ton. Kita sudah mempunyai rencana untuk memenuhinya hingga 2018 terpenuhi," kata Ibrahim.

Sejumlah rencana di antaranya, kata Ibrahim adalah penambahan jumlah sawah di Kaltim.

Waduk pengairan

Bupati Penajam Pasir Utara (PPU) Yusran Aspar mengungkapkan, belum ada tata kelola pengairan yang baik untuk sawah-sawah yang dicetak menjadi kendala mewujudkan kemandirian pangan.

Akibatnya, panen lambat dan target mewujudkan kemandirian pangan tidak tercapai. "Kuncinya ada tata kelola air," kata Yusran seusai menghadiri pembukaan rakor.

Yusran mengatakan, pemerintah daerah sudah menyediakan lahan 20.000 hektar di dua Kabupaten Paser dan PPU.

Meski demikian, Kementerian Pekerjaan Umum RI belum juga membangun bendungan. Padahal, kata Yusran, bendungan tidak hanya untuk penyediaan air baku PDAM, tetapi bisa juga untuk pengairan pertanian.

"Sungai sudah ada, tetapi (pemerintah) pusat tidak juga memperhatikan. Bagaimana mau swasembada pangan kalau tidak ada irigasi teknis," katanya.

Pembangunan bendungan ini dirasa bisa membuat sawah dan ladang berkembang baik di Kaltim. Penghasilan petani bertambah.

Permintaan waduk sejatinya sudah disampaikan sejak tahun 2000. Enam belas tahun hingga kini, satu waduk dibangun, sedangkan bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian itu belum juga terwujud.

"Untungnya menteri kali ini menyadari," kata Yusran.

Ia tidak heran jika Kaltim dan Kaltara tidak bisa mewujudkan kemandirian pangan. Provinsi kaya sumber daya alam batu bara, emas, minyak dan gas ini tertinggal dari provinsi lain di Kalimantan. Akibatnya, pemerintah lebih banyak memasok bahan pangan dari luar daerah, khususnya beras.

Transformasi sosial

Pemanfaatan teknologi tepat guna bisa menjadi jalan keluar banyak persoalan di bidang pertanian. Termasuk kendala menurunnya minat sumber daya manusia pertanian. Pemanfaatan teknologi meningkatkan produksi hasil pertanian.

Produktifitas petani dan pemanfaatan lahan akan terbantu teknologi yang sudah semakin berkembang.

"Yang dibutuhkan sekarang teknologi. Namanya transformasi social atau pergeseran (dari padat karya menjadi teknologi)," kata Andi.

Para petani tetap akan terus ada, tetapi perlu peningkatan kualitas. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memberi ratusan alat pertanian mesin pompa air untuk mengairi lahan pertanian.

Begitu pula kementerian bersedia menanggung biaya pembukaan sawah baru demi mewujudkan target swasembada pangan di Kaltim.