Pengikut Dimas Kanjeng dari Keluarga Tak Mampu Diberi Rp 900.000

SEMARANG, KOMPAS — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi kepulangan para pengikut Pedepokan Dimas Kanjeng pimpinan Taat Pribadi menuju tempat asal masing-masing.

Alasannya, kondisi para pengikut Taat Pribadi yang telantar di tenda-tenda terpal di sekitar Pedepokan Dimas Kanjeng di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sudah termasuk bencana sosial.

Hal itu dikatakan Khofifah seusai memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/10/2016). Pada prinsipnya, para pengikut Dimas Kanjeng bersedia pulang, tetapi tidak memiliki uang. Karena itu, mereka akan dipulangkan dengan biaya pemerintah.

"Tergantung dari mana asalnya. Kalau dari (Pulau) Jawa pakai bus, bisa Damri. Kalau dari luar Jawa, Kemensos (Kementerian Sosial) juga siap memfasilitasi kepulangan mereka ke daerahnya dengan kapal-kapal Pelni," ujar Khofifah.

Dari pendataan awal Kemensos, sekitar 240 pengikut Dimas Kanjeng masih bertahan di sekitar Pedepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo. Mereka memilih tinggal di tenda-tenda meski pimpinan mereka sudah ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan penipuan dan pembunuhan.

Khofifah mengatakan, Kemensos terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim dan Dinsos Kabupaten Probolinggo mengenai kondisi pengikut Dimas Kanjeng yang masih bertahan di pedepokan. Pemulangan pengikut Dimas Kanjeng tersebut akan ditangani bagian di Kemensos yang khusus menangani bencana sosial.

"Dinsos Kabupaten Probolinggo menyatakan, kondisi ini sudah masuk kategori bencana sosial. Artinya, memungkinkan dianggarkan untuk memulangkan mereka yang ingin pulang, tetapi tidak punya uang," katanya.

Jika dalam pendataan ternyata ada pengikut Dimas Kanjeng yang masuk kategori keluarga kurang mampu, mereka juga berhak mendapatkan dana jaminan hidup Rp 900.000 per orang.

(Baca juga: Mensos Siapkan Bus dan Kapal untuk Pulangkan Pengikut Dimas Kanjeng)

Di Jawa Barat, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menginstruksikan camat dan kepala desa untuk menjemput pengikut Dimas Kanjeng asal Purwakarta yang masih bertahan di Pedepokan Dimas Kanjeng. Salah satunya adalah Nyi Rukoyah, warga Kampung Krajan, Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa.

"Saya sudah meminta kepala desa dan camat untuk melakukan pengecekan langsung. Kalau benar (Nyi Rukoyah) ada di sana, harus bisa dibujuk untuk pulang ke rumahnya," ujar Dedi di Purwakarta, Sabtu.

Dedi memastikan seluruh biaya penjemputan akan ditanggung Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Saat ini, keluarga Nyi Rukoyah kebingungan lantaran ibu empat anak tersebut sudah satu bulan meninggalkan rumah dengan dalih akan mengikuti pengajian ke daerah Jatim.

Bukan hanya warga biasa, tiga TNI anggota Kodam IV/Diponegoro pun ada yang menjadi pengikut Dimas Kanjeng. Di Semarang, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen Jaswandi mengatakan, ketiganya telah dipanggil dan diperiksa.

Ketiga TNI tersebut masing-masing bertugas di DI Yogyakarta, Rembang, dan Salatiga. "Keterlibatan mereka terjadi beberapa tahun lalu. Sempat setor uang juga hingga jutaan rupiah, tetapi sekarang sudah tidak pernah ikut lagi," kata Jaswandi tanpa menyebutkan identitas ketiga personelnya itu. (gre/dmu)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Oktober 2016, di halaman 22 dengan judul "Pengikut yang Telantar Jadi Bencana Sosial".