Dimas Kanjeng Abal-abal

Kompas.com - 04/10/2016, 16:07 WIB
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ Dimas Kanjeng Taat Pribadi menjawab pertanyaan wartawan saat digiring aparat Kepolisian menuju ruang pemeriksaan di Subdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (28/9/2016). Taat Pribadi ditahan Polisi karena diduga menjadi otak pembunuhan mantan jamaahnya.

Sehingga, sebagaimana terjadi di FKN IX di Bima, NTB tahun 2014, lolos juga peserta festival abal-abal. Kesultanan Demak misalnya, yang didirikan oleh tukang pijat sekaligus dukun bernama asli Minto, hanya cukup bermodal 25 seragam yang dibawa dari Demak.

Di Bima, dia menyewa pelajar lokal untuk bebaris dan berjalan di festival sambil membawa spanduk dirinya yang bergelar “Sri Sultan Surya Alam Joyokusumo”. Untuk Sultan, yang lebih penting adalah namanya diumumkan MC di depan panggung. Sultan Demak ini menjadi salah satu inisiator pengukuhan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Sebenarnya, FKIKN sudah memberikan syarat yang ketat untuk menyeleksi anggota. Kerajaan setidaknya harus memiliki: raja/sultan dengan garis keturunan yang jelas, istana, adat istiadat dan acara kultural yang diikuti dan rutin dilakukan masyarakat adat, pusaka, regalia dan mekanisme suksesi yang jelas.

Hanya saja pada prakteknya seluruh syarat itu tak mudah dipenuhi oleh para kerajaan yang sebagian besar kesulitan bertahan ketika kemerdekaan, gerakan anti swapraja dan PKI tahun 1950-1960an. Paling besar dampaknya terutama adalah pemberlakuan reforma agraria pasca diundangkannya UUPA 1960. Undang Undang ini mengambil aset paling berharga, sekaligus sumber ekonomi kerajaan berupa tanah.

Jika diikuti dengan ketat, hanya ada segelintir kerajaan yang betul-betul eksis antara lain Kasunanan Solo dan Mangkunegaran Solo, Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman, Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan di Cirebon, Ternate, Tidore, Bima, Gowa, Kutai, Kutaringin, Pontianak dan beberapa puri di Bali.

Dengan demikian, fenomena Dimas Kanjeng yang dinobatkan sebagai raja, sepertinya bukan fenomena yang terakhir walaupun segala ketentuan yang umum diterapkan dalam aristokrasi Indonesia dilanggar.

Misalnya, bagaimana mungkin gelar “Sri Raja Prabu Rajasa Negara” bersanding dengan “Nyi Ageng”?

Atau ketika pengikut-pengikutnya yang mengkoordinasi orang banyak dan menyetorkan uang hingga beberapa milyar, diberi gelar “Sultan”?

Beberapa orang yang menyetorkan uang hingga puluhan dan ratusan milyar kemudian diberi gelar “Sultan Agung”. Bagaimana mungkin “Prabu Anom” mengkoordinir “Sultan” dan “Sultan Agung”? Pendeknya, darimana asal cerita gelar Hindu, bisa mengkoordinasi gelar Islam?

Persoalan mendasar dari seluruh fenomena raja dan sultan abal-abal ini sebenarnya terletak dari kultur masyarakat kita yang masih memuja gelar, apapun gelarnya.

Tradisi ini dicontohkan oleh para pemimpin yang rajin memburu gelar-gelar akademis, terlepas dari kualitas pendidikan dan proses pendidikan yang berlangsung.

Di tingkat bawah, masyarakat memburu dan mengadakan sendiri gelar-gelar kebangsawanan untuk kepentingan dan kepuasan pribadi.

Mereka yang tadinya dukun, akan lebih laku dan lebih mahal tarifnya bila di depan namanya ada gelar bangsawan. Gelar sebagai raja dan sultan (walaupun abal-abal) bisa jadi membawa pengaruh ke karir dan bisnis.

Masyarakat pun sama halnya demikian, meletakkan dirinya lebih rendah ketika berhadapan dengan orang dengan berbagai gelar. Bahkan sampai menyebut “yang Mulia” sebagaimana sebutan Dimas Kanjeng.

Terakhir, sebenarnya cukup mudah untuk mendeteksi para raja dan sultan abal-abal ini. Secara kasatmata, mereka biasanya selalu tampil glamor dengan seluruh ornamen kebangsawanannya di luar asal wilayahnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengaruh dan menciptakan gengsi.

Padahal, pernahkan mereka melihat Sultan Hamengkubuwono X mengenakan pakaian kebesaran raja di luar keratonnya?

Halaman:


EditorWisnubrata

Terkini Lainnya


Close Ads X