Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bayu Dardias
Dosen Fisipol UGM

Dosen Departemen Politik Pemerintahan, Fisipol UGM. Menulis PhD thesis tentang politik agraria dan politik aristorkasi Indonesia kontemporer di Australian National University.

Dimas Kanjeng Abal-abal

Kompas.com - 04/10/2016, 16:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Sebagian besar hanya dilegalkan dan digunakan untuk menciptakan pengaruh di masyarakat dan memfasilitasi kepentingan pribadi tokoh-tokoh utamanya. Organisasi Raja dan Sultan ini, tiba-tiba muncul dengan klaim sekian banyak anggota.

Persoalannya, organisasi para Raja dan Sultan semalam jadi ini menjadi ajang para politisi untuk mendapatkan pengaruh.

Jokowi, karena persaingan politik dengan pengurus FKIKN ketika menjadi politisi Solo, lebih memilih FSKN untuk mengkoordinir anggotanya berpartisipasi di Festival Keraton Dunia pada Desember 2013.

Acara yang hanya dilakukan sekali ini sulit dihindarkan dari upayanya untuk menjadi presiden tahun berikutnya.

SBY beberapa kali hadir atau menemui anggota dalam acara Silatnas, FSKN dan Yarasutra.

Satu-satunya organisasi para Raja dan Sultan yang berproses panjang adalah Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) yang memiliki sekretariat di Kasunanan Surakarta.

Diinisiasi semasa menteri Joop Ave dengan mengadakan Festival Keraton se-Jawa di awal 1990an, FKIKN lalu melebarkan sayap dengan mengajak keraton-keraton lainnya.

Setiap dua tahun, FKIKN mengadakan Festival Keraton Nusantara (FKN) yang bulan ini akan diadakan di Istana Kuning di Pangkalan Bun, Kalteng untuk yang kesepuluh kalinya.

FKIKN sendiri mengalami berbagai masalah, terutama karena kurang ketatnya menyeleksi anggota dan keinginan penyelenggara untuk mengadakan festival yang meriah.

Bagi FKIKN, penting untuk memastikan mereka yang hadir di FKN bukan raja abal-abal. Tetapi bagi penyelenggara yang merupakan kerjasama keraton lokal dan pemerintah daerah, semakin banyak peserta festival, semakin meriah dan semakin baik karena memberi tontonan gratis budaya nusantara.

Sehingga, sebagaimana terjadi di FKN IX di Bima, NTB tahun 2014, lolos juga peserta festival abal-abal. Kesultanan Demak misalnya, yang didirikan oleh tukang pijat sekaligus dukun bernama asli Minto, hanya cukup bermodal 25 seragam yang dibawa dari Demak.

Di Bima, dia menyewa pelajar lokal untuk bebaris dan berjalan di festival sambil membawa spanduk dirinya yang bergelar “Sri Sultan Surya Alam Joyokusumo”. Untuk Sultan, yang lebih penting adalah namanya diumumkan MC di depan panggung. Sultan Demak ini menjadi salah satu inisiator pengukuhan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Sebenarnya, FKIKN sudah memberikan syarat yang ketat untuk menyeleksi anggota. Kerajaan setidaknya harus memiliki: raja/sultan dengan garis keturunan yang jelas, istana, adat istiadat dan acara kultural yang diikuti dan rutin dilakukan masyarakat adat, pusaka, regalia dan mekanisme suksesi yang jelas.

Hanya saja pada prakteknya seluruh syarat itu tak mudah dipenuhi oleh para kerajaan yang sebagian besar kesulitan bertahan ketika kemerdekaan, gerakan anti swapraja dan PKI tahun 1950-1960an. Paling besar dampaknya terutama adalah pemberlakuan reforma agraria pasca diundangkannya UUPA 1960. Undang Undang ini mengambil aset paling berharga, sekaligus sumber ekonomi kerajaan berupa tanah.

Jika diikuti dengan ketat, hanya ada segelintir kerajaan yang betul-betul eksis antara lain Kasunanan Solo dan Mangkunegaran Solo, Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman, Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan di Cirebon, Ternate, Tidore, Bima, Gowa, Kutai, Kutaringin, Pontianak dan beberapa puri di Bali.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com