Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Contohlah Desa Ponggok, Setahun Hasilkan Rp 6,5 Miliar

Kompas.com - 27/09/2016, 06:32 WIB
Muhlis Al Alawi

Penulis

MADIUN, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo meminta para kepala desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mencontoh kinerja aparat Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurut Eko, kreativias aparat desa di Kecamatan Polanharjo itu mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan pemandian tua yang sangat fantastis di daerah itu dari Rp 5 juta per tahun menjadi Rp 6,5 miliar per tahun.

Yang dimaksudkan Eko adalah bekas tempat pemandian tua yang tidak terurus di desa tersebut. Pemandian itu kemudian dibenahi dan kini menjadi salah satu destinasi menarik di Klaten. Obyek wisata bernama Umbul Ponggok itu kian terkenal setelah foto-fotonya tersebar ke media sosial.

"Setelah dirapikan, dikasih sofa, motor, kuda lumping, ikan, dikasih kamera di dalam air. Jadi para pengunjung bisa berenang sambil selfie di dalam air," kata Eko saat berkunjung di Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Senin (26/9/2016).

Setelah disulap menjadi obyek wisata kekinian, kata Eko, pemandian Ponggok mampu mengundang wisatawan dari berbagai daerah.

(Baca juga Umbul Ponggok, Bunaken van Klaten)

Kini badan usaha milik desa (BUMDes) tersebut mampu memperoleh pendapatan Rp 6,5 miliar per tahun dengan keuntungan bersih mencapai Rp 3 miliar dari tempat tersebut.

"Keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan usaha BUMDes yang lain. Usaha itu mulai dari penyediaan fasilitas air bersih, homestay hingga tempat makan," kata Eko.

Menurut dia, kesuksesan aparat Desa Ponggok mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandian tua itu bukan tanpa sebab. Aparat desa setempat mendirikan BUMDes yang mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi itu menjadikan BUMDes Ponggok sebagai percontohan nasional.

Eko mengatakan, tahun ini pemerintah pusat memberikan bantuan dana sebanyak Rp 46, 8 triliun kepada 74.754 desa di seluruh Indonesia.

Rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.

Masih ada tambahan bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten dengan besaran nilai berbeda-beda di setiap desa.

Eko menjelaskan, dana desa tiap tahun akan ditingkatkan. Tahun ini jumlahnya hampir 47 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun berikutnya, akan bertambah lebih besar lagi dari Rp 70 triliun menjadi Rp 103 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 111 triliun di periode berikutnya.

Ditemui di tempat yang sama, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengatakan, saat ini hanya 13.000 desa yang memiliki BUMDes.

Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto menyebutkan bahwa pada 2016 sudah terdapat 72 BUMDes di Kabupaten Madiun. Hanya saja, keberadaan BUMDes masih dalam tahap pembentukan kelembagaan.

"Orientasi desa tahun ini masih ke arah infrastruktur," kata Tontro.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Regional
Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Regional
Turunkan Stunting di Jembrana, Bupati Tamba Fokus Bantu 147 Keluarga Kurang Mampu

Turunkan Stunting di Jembrana, Bupati Tamba Fokus Bantu 147 Keluarga Kurang Mampu

Regional
Implementasi Program BAAS, Bupati Tamba Bagikan Bahan Makanan Sehat untuk Anak Stunting

Implementasi Program BAAS, Bupati Tamba Bagikan Bahan Makanan Sehat untuk Anak Stunting

Regional
Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

Regional
Sekdaprov Kalteng Paparkan Berbagai Inovasi dan Strategi KIP Kalteng, dari Portal PPID hingga Satu Data

Sekdaprov Kalteng Paparkan Berbagai Inovasi dan Strategi KIP Kalteng, dari Portal PPID hingga Satu Data

Regional
Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Target Produksi hingga 180.000 Ton Per Tahun

Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Target Produksi hingga 180.000 Ton Per Tahun

Regional
Atasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, Mbak Ita Optimalkan Koordinasi Lintas Sektor

Atasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, Mbak Ita Optimalkan Koordinasi Lintas Sektor

Regional
Komitmen Jaga Kelestarian Satwa Burung, Mas Dhito: Kami Terbuka dengan Masukan dari Masyarakat

Komitmen Jaga Kelestarian Satwa Burung, Mas Dhito: Kami Terbuka dengan Masukan dari Masyarakat

Regional
Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen

Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen

Regional
Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

Regional
Hadiri Pelantikan Ketua KONI Kalteng, Gubernur Sugianto Harap Prestasi PON Meningkat

Hadiri Pelantikan Ketua KONI Kalteng, Gubernur Sugianto Harap Prestasi PON Meningkat

Regional
Matangkan Pengadaan Lahan Tol Serpong-Balaraja, DPRKP Banten Gelar Konsultasi Publik

Matangkan Pengadaan Lahan Tol Serpong-Balaraja, DPRKP Banten Gelar Konsultasi Publik

Regional
Atasi Ketimpangan Sosial, Bupati Bandung Sarankan Pemerintah Berlakukan Mandatory Spending

Atasi Ketimpangan Sosial, Bupati Bandung Sarankan Pemerintah Berlakukan Mandatory Spending

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com