Badan Otorita Danau Toba Belum Jelas

Kompas.com - 22/09/2016, 18:59 WIB
Panorama Danau Toba dilihat dari Bukit Huta Ginjang di Desa Dolok Martumbur, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Selasa (23/8/2016). Obyek wisata ini terletak kurang lebih berjarak 8 kilometer dari Bandara Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. KOMPAS.com / Wahyu Adityo ProdjoPanorama Danau Toba dilihat dari Bukit Huta Ginjang di Desa Dolok Martumbur, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Selasa (23/8/2016). Obyek wisata ini terletak kurang lebih berjarak 8 kilometer dari Bandara Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
EditorCaroline Damanik

PARAPAT, KOMPAS — Pembentukan Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba belum jelas.

Sesuai Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016, Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksana selambat-lambatnya tiga bulan setelah peraturan presiden itu diundangkan pada 13 Juni 2016.

Namun, hingga Selasa (20/9/2016), belum ada sosialisasi atau pengumuman tentang pembentukan badan pelaksana itu.

Sesuai Pasal 2 Ayat (2) Perpres No 49/2016, Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) juga bakal mengelola kawasan paling sedikit seluas 500 hektar dan sudah ditetapkan di Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Meski demikian, warga di Desa Sibisa dan Motung, Kecamatan Ajibata belum mendapat informasi tentang lahan di desa mereka yang bakal dikelola BOPKPDT.

Penelusuran Kompas, akhir pekan lalu, kawasan 500 hektar itu ternyata penuh dengan konflik lahan.

Paling tidak ada tiga hal yang tumpang tindih di lahan 500 hektar itu, yakni kawasan hutan adat (harangan) warga Desa Motung sebagai sumber air warga sekitar Ajibata seluas 100 hektar, kawasan adat marga Butar-Butar seluas 120 hektar, dan hutan kemasyarakatan seluas 510 hektar.

Warga belum pernah mendapat sosialisasi terkait pembentukan BOPKPDT yang akan mengelola lahan di kawasan mereka.

Darius Manurung (82), Raja Bius Manurung, di Desa Motung, mengatakan, pemerintah belum pernah menyosialisasikan apa itu BOPKPDT kepada masyarakat. Namun, ia berharap hutan adat seluas 100 hektar tidak disentuh. "Kami berharap hutan itu tidak diambil karena sumber air warga berasal dari sana," kata Darius.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Motung Syamsudin Manurung mengatakan, hutan yang bakal dikelola BOPKPDT awalnya adalah kawasan hutan Register 85. Sebelum menjadi Register 85, lahan adalah tanah masyarakat yang dipinjampakaikan kepada negara. Hutan ditanami pinus dan menjadi kawasan lindung.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketinggian Banjir di Tanjung Selamat Medan hingga 6 Meter, Tim SAR Sulit Evakuasi Korban

Ketinggian Banjir di Tanjung Selamat Medan hingga 6 Meter, Tim SAR Sulit Evakuasi Korban

Regional
Erupsi Gunung Ile Lewotolok Masih Terjadi, Total 7.991 Warga Lembata Mengungsi

Erupsi Gunung Ile Lewotolok Masih Terjadi, Total 7.991 Warga Lembata Mengungsi

Regional
Penyebab Banjir di Kota Medan yang Merendam Hampir 3.000 Rumah

Penyebab Banjir di Kota Medan yang Merendam Hampir 3.000 Rumah

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DIY Larang Pertunjukan pada Malam Tahun Baru

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DIY Larang Pertunjukan pada Malam Tahun Baru

Regional
Longsor Jalan Medan-Berastagi, Satu Sopir Truk Tewas, Lalu Lintas Lumpuh Total

Longsor Jalan Medan-Berastagi, Satu Sopir Truk Tewas, Lalu Lintas Lumpuh Total

Regional
11 Petugas KPPS Positif Covid-19, Ketahuan Berawal dari Hasil Rapid Test Massal

11 Petugas KPPS Positif Covid-19, Ketahuan Berawal dari Hasil Rapid Test Massal

Regional
Banjir di Medan, 3 Orang Ditemukan Tewas

Banjir di Medan, 3 Orang Ditemukan Tewas

Regional
Banjir Parah di Medan, Diduga Luapan Sungai Deli

Banjir Parah di Medan, Diduga Luapan Sungai Deli

Regional
DPRD Jabar Digeledah KPK, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Senilai Rp 8,5 Miliar

DPRD Jabar Digeledah KPK, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Senilai Rp 8,5 Miliar

Regional
Perjalanan Pemuda Belasan Tahun Keroyok Anggota TNI hingga Divonis Penjara 3,5 Bulan

Perjalanan Pemuda Belasan Tahun Keroyok Anggota TNI hingga Divonis Penjara 3,5 Bulan

Regional
Bupati Cirebon Imron Rosyadi Positif Corona

Bupati Cirebon Imron Rosyadi Positif Corona

Regional
Penyelundup Sabu ke Aceh Divonis Mati

Penyelundup Sabu ke Aceh Divonis Mati

Regional
Covid-19 di Babel Lampaui 1.000 Kasus, Ini 3 Kelompok Penularan Dominan

Covid-19 di Babel Lampaui 1.000 Kasus, Ini 3 Kelompok Penularan Dominan

Regional
Bertahan Melawan Penambangan Emas Ilegal, Warga Hutan Desa Lubuk Bedorong Jambi Sampai Bakar Alat Berat Pelaku

Bertahan Melawan Penambangan Emas Ilegal, Warga Hutan Desa Lubuk Bedorong Jambi Sampai Bakar Alat Berat Pelaku

Regional
Kronologi Penemuan Jenazah Wanita yang Dikubur di Fondasi, Terungkap karena Laporan Perzinaan

Kronologi Penemuan Jenazah Wanita yang Dikubur di Fondasi, Terungkap karena Laporan Perzinaan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X