Pakai Sistem Elektronik, Risma Klaim Bisa Berhemat Rp 30 Miliar

BENGKULU, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim sejak diberlakukannya sistem elektronik pada pembangunan di daerahnya mampu menghemat anggaran hingga Rp 30 miliar.

"Untuk biaya alat tulis kantor saja mampu dihemat sebesar Rp 26 miliar, sementara di bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hemat sampai Rp 4 miliar. Kami tidak lagi menggunakan kuitansi dan kertas. Dana itulah yang saya gunakan untuk membangun taman kota, dan fasilitas umum lainnya," kata Risma di Bengkulu dalam Korsup KPK, Rabu (21/9/2016).

Kehadiran Risma di Pemprov Bengkulu disambut antusias oleh para kepala daerah di daerah itu, termasuk para pejabat tinggi setempat. Risma datang ke Bengkulu untuk memberikan motivasi bagi Bengkulu dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi yang dikenal dengan e-Govern atau e-Prov.

Pemerintahan yang menjalankan sistem elektronik, lanjut Risma, dapat mencegah tindak korupsi. Ia mencontohkan, di Surabaya pembangunan harus bersinergi dengan e-Musrenbang, jika ada kegiatan proyek pembangunan fisik yang tidak sesuai maka akan bermasalah saat pembayaran (e-payment).

"Sistem elektronik akan menolak pembayaran secara otomatis, kalau ada pekerjaan tak sinergis dengan E-Musrenbang, atau ada pekerjaan yang belum selesai," ucapnya.

Risma mengatakan, sistem elektronik dapat menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak ada satu pun pejabat yang dapat mempengaruhi kinerja sistem elektronik yang memang didesain tersebut. Semua sistem bermuara langsung pada ponsel Risma.

"Saya tahu pekerjaan mana yang tidak beres, karena semua terkoneksi dengan ponsel saya," ucap dia.

Dengan efektif, dan efesiennya penggunaan elektronik, Risma mengatakan dirinya dapat melakukan penghematan anggaran. Anggaran tersisa dapat dialihkannya untuk membangun sarana dan prasarana publik lainnya.

Sistem pelayanan masyarakat secara elektronik di Surabaya yang dibangun kata Risma memperhatikan hal detail. Bahkan, menu dan jatah makan ribuan orang miskin yang disediakan pemerintah setempat dapat dikontrol secara terperinci.

"Saya bisa tahu, apa menu makan fakir miskin yang dibagikan setiap hari, saya bisa kontrol pekerjaan yang terhambat, di mana terhambatnya, bahkan berapa volume sampah per menit saya bisa tahu," ungkap Risma.

Dia juga mengisahkan sistem yang dibuatnya tersebut saat awal dibuat sempat menjadi ancaman bagi dirinya. Dirinya sempat diancam bunuh oleh oknum tertentu karena menawarkan sistem e-Goverment.

"Awal sistem ini saya buat tahun 2003 saya sempat diancam bunuh, beruntung saat itu saya masih menjabad Kabag Bina Pembangunan dibackup oleh Kapolres," ungkapnya.

Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir dalam acara itu mendukung pemerintah daerah lain untuk menggunakan sistem tersebut karena menyangkut efektif, efesiensi dan mempermudah.

Terhadap kemajuan Kota Surabaya dalam melayani masyarakat dan menjalankan pembangunan, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menyatakan, Pemprov Bengkulu akan belajar pada Pemerintah Kota Surabaya.

"Ada banyak tawaran dari Singapura, dan luar negeri pada Bengkulu untuk menangani sistem pemerintahan dalam melayani masyarakat. Namun karena produk e-Goverment juga ada di Surabaya maka kami akan menggunakan sistem karya dalam negeri," ungkap Ridwan.