Ketika Risma Mengamuk di Kantor Disdukcapil Kota Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengamuk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Wali kota yang akrab disapa Risma ini marah besar karena melihat pelayanan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) terkesan lamban yang mengakibatkan antrean warga menumpuk. Selain itu, Risma juga seperti melihat warga harus bolak-balik mengurus KTP.

Risma saat itu sedang bekeliling ke berbagai sudut kota Surabaya untuk melihat keadaan warga dan memantau pelayanan anak buahnya kepada warga.

Dia sendiri ditemani jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono yang memandu acara "AIMAN" dengan tema "Jakarta, Surabaya, dan Rahasia Risma". Aksi Risma mengamuk tayang di program AIMAN, Selasa (20/9/2016) malam.

Di sela pemantauan itu, Risma pun mengecek pelayanan pengurusan e-KTP di Disdukcapil Surabaya. Dia kemudian memeriksa komputer pembuatan e-KTP yang tampaknya bermasalah.

Namun di saat ada masalah itu, Risma melihat para pegawainya malah terlihat diam. Risma pun marah besar dan memanggil kepala Disdukcapil untuk menanyakan pejabat teknologi informasi atau IT.

"Panggil ahli IT. Masa kerja pakai software begini, nggak profesional. Kamu ngerti nggak," bentak Risma.

Di hadapan anak buahnya, Risma menyebutkan bahwa dengan pelayanan seperti ini berarti mereka telah berbuat dosa kepada rakyat. Warga dibiarkan bolak-balik mengurus e-KTP, padahal pembuatannya sudah memakai teknologi yang semestinya efisien dan cepat.

"Kalau ada bapak-bapak wira-wiri di jalan urus KTP, terus (alami) kecelakaan, kamu berdosa," kata Risma sambil tangannya menunjuk anak buahnya.

Dimarahi Risma, kepala Disdukcapil dan para stafnya hanya menunduk. Risma pun meminta mereka untuk memperbaiki pelayanan kepada warga.

Tak dimutasi

Sementara itu, ketika ditanya Aiman apakah dia sering marah-marah seperti itu setiap memeriksa kinerja anak buahanya, Risma mengaku tidak.

"Kalau sudah keterlaluan saya baru marah. Sudah tahu ada yang tidak beres terus dibantah, ya pasti marah," katanya.

Kendati tidak optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, Risma tidak serta-merta memindahkan atau mutasi pejabat yang bersangkutan. Dia terlebih dahulu akan melihat apakah anak buahnya bisa berubah atau tidak.

"Jika tidak berubah, ya baru dimutasi," tandasnya.

Namun bagi pejabat atau staf nakal, seperti melakukan pemungutan, Risma menyatakan langsung diberi sanksi tegas, salah satunya berupa mutasi.

"Tapi tadi dia (pejabat di Disdukcapil) siap berubah," katanya.