Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Bangun Trem, Risma Tunggu Perpres Terbit

Kompas.com - 14/09/2016, 16:41 WIB

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, masih menunggu terbitnya peraturan presiden agar bisa segera membangun trem untuk mengatasi kemacetan kota. Moda transportasi massal itu seharusnya mulai dibangun tahun ini sehingga dapat dioperasikan tahun 2019.

"Semua kajian sudah dilakukan dan sekarang tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (13/9/2016), di Surabaya.

Pembangunan trem itu mulai dimatangkan tahun 2013 ketika mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Proyek lalu disepakati untuk dikerjakan bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan Pemerintah Kota Surabaya. Tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya juga telah menyusuri jalur trem lama sebagai acuan aktivitas jalur trem baru.

Menurut Risma, trem merupakan transportasi massal ideal untuk Surabaya dan sudah dipikirkan secara matang.

"Trem nanti melintas di samping jalur pedestrian sehingga jika trem itu berhenti, penumpang mudah masuk dan keluar. Trem juga ramah lingkungan karena bertenaga listrik," ujar Risma.

Trem, ungkap Risma, merupakan moda transportasi yang tidak berdiri sendiri untuk mengatasi kemacetan kota. Selain trem, akan dibangun juga moda angkutan massal cepat berbasis rel, yaitu monorel yang menghubungkan sisi timur dan barat Surabaya. Pemkot Surabaya berencana mengaktifkan moda pengumpan, yaitu bus dan angkutan kota (angkot), untuk mendukung trem dan monorel.

Pengajar di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS, Wahyu Herijanto, mengatakan, trem punya potensi besar untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal. Menurut dia, trem mampu mengangkut penumpang 2.000 orang per jam dan tidak terhambat karena trem punya jalur khusus.

"Trem dengan jalur khusus bisa melaju hingga 30 kilometer per jam di jalan utama Surabaya yang sibuk," kata Wahyu. Mobil pribadi hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam di jalan sama. Masyarakat juga tidak perlu khawatir menunggu lama karena trem akan tersedia di tempat pemberhentian setiap lima menit.

Pengumpan

Menurut Wahyu, jika proyek trem mulai dikerjakan, Pemkot Surabaya harus segera mengelola moda-moda pengumpan. Hal itu untuk memudahkan masyarakat menjangkau tempat pemberhentian trem yang nantinya berjumlah 29 tempat.

Pembina Komunitas Angkot Surabaya, Eddy Hasibuan, mengatakan, pengusaha angkot mendukung proyek trem dan bersedia melayani rute pengumpan. "Namun, kami harus mendapat kejelasan, bagaimana regulasi dan nasib kami ," katanya.

Eddy mengatakan, pihaknya mendengar kabar dari Pemkot Surabaya bahwa pengusaha angkot akan disatukan dalam satu badan usaha. Namun, pengusaha angkot belum memahami bagaimana mekanisme pembentukan badan usaha itu dan posisi mereka ketika berada di dalamnya. Pengusaha angkot juga belum dapat menaksir keuntungan yang didapat dengan sistem baru itu.

Menurut rencana, sebagai moda pengumpan, Pemkot Surabaya akan membayar operasional angkot dengan hitungan per kilometer. Dengan demikian, angkot tidak perlu ngetem lama untuk menunggu penuh. Kosong atau penuh, angkot harus jalan supaya ada keteraturan jadwal.

Pembangunan BIJB

Dari Majalengka dilaporkan, pemerintah pusat diharapkan segera memperjelas rencana pengambilalihan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. Ketidakpastian dapat memperlambat pembangunan bandara yang dirancang menjadi bandara terbaik di Indonesia dan beroperasi akhir 2017.

"Hingga kini, belum ada kejelasan terkait rencana pemerintah mengambil alih pembangunan BIJB. Jika dikembalikan ke Pemprov Jabar, proses yang telah kami kerjakan, seperti mencari investor, dapat dilanjutkan lagi," ujar Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha PT BIJB Yon Sugiono Kahfie kepada Kompas, Selasa, di Majalengka.

Saat mengunjungi BIJB, Januari 2016, Presiden mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih BIJB untuk mempercepat pembangunan (Kompas, 15/1). (den/eta/iki)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 September 2016, di halaman 20 dengan judul "Trem Tunggu Perpres Terbit".

 

Kompas TV Risma Datangi Kantor Kementerian Perhubungan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com