Menteri PPPA Sebut 3.000 Anak Terindikasi Korban Jaringan Prostitusi untuk Gay

UNGARAN, KOMPAS.com - Sedikitnya 3.000 anak di Indonesia terindikasi menjadi korban jaringan prostitusi anak untuk kaum gay.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise saat mengunjungi Puskesmas Ramah Anak di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/9/2016) petang.

Data tersebut sebenarnya telah diungkap oleh Kementerian PPPA tahun lalu dan sekarang mulai terbongkar dengan terungkapnya kasus di Bogor.

Apakah ke 3.000 anak tersebut berkaitan dengan jaringan prostitusi yang diungkap di Bogor atau tidak, hal ini masih terus diselidiki oleh Polri.

"Saya berharap jaringan ini harus dideteksi dengan benar agar kami bisa melihat berapa jumlah sesungguhnya anak- anak yang terlibat dan harus diamankan agar tidak mempengaruhi anak- anak yang lain," kata Yohana.

Saat ini kementeriannya terus mengggencarkan dan memperkuat sosialisasi bersama kementerian terkait dan organisasi perempuan untuk mendorong kesadaran orangtua dalam menjaga dan melindungi anak-anaknya.

Sementara dari sisi regulasi, Kementerian PPPA juga telah membuat draf RUU Pengasuhan Keluarga yang terus diupayakan untuk disetujui dan disahkan menjadi Undang undang sehingga efektif untuk melindungi anak- anak ke depan.

Yohana melihat dalam persoalan perlindungan terhadapanak ini, keluarga merupakan kunci yang utama. "Khususnya dalam mengasuh dan mendidik anak- anak," ucapnya.

Sementara terkait dengan perkembangan penanganan kasus prostitusi anak untuk kaum gay di Bogor, kini tengah dikaji untuk menjerat para pelakunya dengan pasal berlapis. Yakni Undang Undang Perlindungan Anak, Tindak Pidana perdagangan Orang serta Undang Undang Pornografi.

"Kasus ini akan terus kita kawal dan kita telah berkoordinasi dengan Polri, untuk memantau perkembangan kasusnya seperti apa. Juga dengan Kemensos agar anak- anak ini secepatnya dipulihkan agar, bisa segera kembali ke bangku sekolah," kata Yohana.

Sementara itu Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia Seto Mulyadi mengimbau kepada masyarakat agar mengambil peran dan tanggungjawab dalam perlindungan anak, tidak hanya menyerahkan masalah perlindungan anak ini kepada pemerintah saja.

"Kita tidak bisa hanya menyalahkan atau mengandalkan pemerintah atau kepada polisi saja, tapi memberdayakan masyarakat. Jadi kalau bisa, kami sejak tiga tahun lalu mengusulkan ada satgas perlindungan anak di setiap RT-RW," kata Kak Seto,

panggilan Seto Mulyadi ini. Keberadaan satgas perlindungan ditiap RT dan RW ini saat ini sudah berjalan di Tangerang Selatan, Banyuwangi dan Bengkulu.

"Mudah-mudahan Semarang juga ada," ujarnya.

Diakui atau tidak, selama ini kasus kekerasan dan prostitusi dengan melibatkan anak-anak selalu diawali dari lemahnya pengawasan serta perlindungan anak dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Kunjungan Menteri PPPA Yohana Susana Yembise dan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia Seto Mulyadi di Kabupaten Semarang selama dua hari, Kamis (8/9/2016) hingga Jumat (9/9/2016) ini dalam rangka peringatan hari anak nasional dan pencanangan bulan dana PMI.

Selain mengunjungi Puskesmas Bergas sebagai Puskesmas ramah anak, Yonaha dan Kak Seto sepanjang Kamis ini juga mengunjungi RSUD Ambarawa sebagai rumah sakit ramah. Selain itu, keduanya juga mengunjungi panti asuhan Parakletos Eklesia di Ambarawa.