Kompas.com - 31/08/2016, 15:05 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan dana program Kartu Papua Sehat (KPS) dari tahun 2013 hinga 2014. Program tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachruddin Siregar ketika dikonfirmasi terkait temuan dugaan penyalahgunaan dana KPS di Jayapura, Kamis (31/8/2016).

Fachruddin mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah warga secara tertulis terkait penyalahgunaan dana KPS sejak sebulan yang lalu.

“Dalam laporan warga, ada penyalahgunaan dana KPS pada tahun anggaran 2013 senilai Rp 15 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp 14 miliar,” ungkap Fachruddin.

Ia pun menuturkan, sejumlah warga dalam laporannya menyatakan ada dugaan pembayaran premi KPS kepada pasien tertentu tak sesuai dengan peruntukannya.

“KPS merupakan program yang alokasi dananya bersumber dari dana otonomi khusus. Tentunya penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Fachruddin.

Ia pun menambahkan, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua belum memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana KPS hingga kini.

“Saat ini kami masih fokus untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan laporan warga. Karena itu, kami merasa belum saatnya untuk memeriksa saksi-saksi yang mengurus pengelolaan dana KPS,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giai ketika dikonfirmasi menyatakan, pihaknya belum menemukan adanya penyalahgunaan KPS selama beberapa tahun terakhir.

“Selama ini kami tak menemukan adanya penyalahgunaan dalam laporan pertanggungjawaban dana KPS. Selain itu, dana KPS tersalurkan dengan baik ke seluruh rumah sakit pemerintah di Papua dan empat rumah sakit swasta,” kata Aloysius.

Ia pun menuturkan, alokasi anggaran untuk KPS tahun 2016 sebesar Rp 300 miliar.

“Dana ini untuk pelayanan warga Papua yang tak mampu di rumah sakit setempat dan biaya untuk sejumlah maskapai penerbangan apabila ada warga yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar Papua. Terakhir, biaya pelayanan rumah sakit di luar Papua seperti Makassar dan Jakarta,” papar Aloysius.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.