Kompas.com - 29/08/2016, 07:03 WIB
EditorCaroline Damanik

PEKANBARU, KOMPAS — Kepala Kepolisian Resor Meranti Ajun Komisaris Besar Asep Iskandar dicopot dari jabatannya menyusul peristiwa kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (25/8/2016).

Asep akan diperiksa bersama 15 personal Polres Meranti, termasuk Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Meranti Ajun Komisaris Aditya Warman.

"Benar kami menarik Kapolres (Meranti) dari jabatannya dan saat ini dia dibawa ke Pekanbaru untuk pemeriksaan. Penarikan ini terkait dengan peristiwa kerusuhan Kamis lalu. Kami akan segera mencari pengganti secepatnya," kata Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal (Pol) Supriyanto yang dihubungi Sabtu petang setelah kembali dari Selat Panjang.

Supriyanto menambahkan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas sesuai bentuk kesalahan yang dilakukan aparat Polri di lapangan. Pencopotan kapolres merupakan langkah awal dari proses penyelesaian kasus kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi.

Pada Kamis siang, kerusuhan pecah di Selat Panjang, kota terluar Riau yang berada di tepian Selat Malaka. Seorang laki-laki, Isrusli (45), warga Selat Panjang, tewas dalam kerusuhan yang diduga akibat terkena lemparan batu. Puluhan sepeda motor rusak dan barak polisi terbakar.

Kerusuhan dipicu kemarahan warga atas meninggalnya Apriadi Pratama (24), pegawai honorer dispenda yang menjadi tersangka kasus pembunuhan anggota Polres Meranti, Brigadir Adil S Tambunan (32), pada Rabu malam.

Warga meyakini Apriadi tewas akibat penganiayaan polisi yang menangkapnya pada Kamis dini hari di tempat persembunyiannya di Pulau Merbau. Kerusuhan diawali dengan beredarnya foto-foto kondisi Apriadi yang berlumuran darah dengan tubuh penuh lebam dan luka yang diyakini merupakan penganiayaan oknum polisi (Kompas, 26/8/2016).

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Mochammad Iriawan mengungkapkan, pihaknya masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut menyangkut kerusuhan Meranti. Yang jelas, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sudah berpesan agar aturan dan hukuman ditegakkan.

"Siapa pun yang bersalah akan diproses, apakah kesalahannya hanya berupa kode etik atau pidana. Kalau dikategorikan pidana akan dipidanakan, apakah ada keterlibatan anggota melakukan tindakan di luar batas kewenangan. Kalau pelanggaran etika akan ada sidang etik," tutur Iriawan yang datang bersama Asisten Operasi Polri Irjen Unggung Cahyono ke Selat Panjang sejak Jumat.

Iriawan tidak menampik kemungkinan ada anggota yang bakal dipecat menyusul peristiwa itu. Namun, hal itu tidak akan ditindak sebelum ada persidangan pidana atau etika.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.